JAKARTA, Hidupkan ekonomi masyarakat dan lestarikan cagar budaya, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria mendorong pengelolaan kota tua di Sumbar bisa berjalan optimal.
Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan kota tua, area-area yang bisa dikomersilkan diusulkan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini disampaikan Nanda Satria usai melakukan kunjungan kerja ke Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta, di Daerah Khusus Jakarta, Senin (13/1).
Kunjungan kerja itu dilaksanakan dalam rangka sharing informasi terkait pengembangan destinasi wisata kota tua. Informasi yang dihimpun saat kunjungan akan diadopsi untuk pengembangan sejumlah kota tua di Sumbar. Sumbar sendiri memiliki beberapa kota tua, diantaranya Kota Tua Padang dan Sawahlunto.
“Dengan kunjungan ini, banyak input yang kita dapat untuk pengelolaan kota tua di Sumbar guna mendukung kemajuan budaya, pariwisata dan juga kemajuan UMKM dalam rangka menghidupkan ekonomi masyarakat,” ujar Nanda.
Dikatakan Nanda, dari kunjungan tersebut diketahui, Kota Tua Jakarta ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu faktor yang mendukung pengelolaan berjalan optimal adalah, pada area yang memang bisa dikormesilkan, konsep yang dipakai dalam pengelolaan adalah konsorsium
Dengan prinsip konsorsium, revitalisasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak. Sebagai contoh, tim konsorsium melakukan sewa gedung ke pemilik, setelahnya dilakukan revitalisasi, kemudian bangunan yang sudah dirapikan atau direvitalisasi akan disewakan kembali ke investor yang ingin berinvestasi.
Dikatakannya, dengan konsep yang dijalankan, pengelolaan kota tua di Daerah Khusus Jakarta berhasil berjalan optimal, dengan tingkat kunjungan pada 2024 lalu yang mencapai 2,1 juta.
Untuk kota tua di Sumbar strategi-strategi serupa juga bisa dijalankan, namun menurut hemat Nanda yang melakukan pengelolaan pada area-area yang bisa dikomersilkan ini adalah BUMD.
“Dengan area komersilnya dikelola BUMD akan mempermudah investor dalam berivenstasi. Karena pengurusan menjadi satu pintu. Sebab, secara bisnis terkadang berhubungan dengan satu dua orang itu sulit, apalagi kita tidak tahu dan tidak bisa mengakses owner propertinya. Jadi diharapkan dengan adanya BUMD dapat mengoptimalkan pengelolaan area komersil, dan menjadi ‘jembatan’ yang mempermudah pihak swasta yang akan berinvestasi. Dengan dikelola BUMD, standar harga sewa juga akan jelas.” ulas politisi muda NasDem tersebut.
Dikatakan Nanda, ketika area yang bisa dikormesilkan disewakan pada pihak swasta yang mau berinvestasi, perekonomian masyarakat di kawasan kota tua akan menggeliat, karena di kawasan tersebut bisa berdiri restoran UMKM, dan bisa menjadi pusat ekonomi kreatif.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Padang ini menegaskan, pengelolaan kota tua di Sumbar mesti dijalankan dengan optimal. Saat pengelolaan berjalan optimal, aset budaya yang dimiliki daerah akan terjaga karena ada upaya revitaliasi yang dilakukan.
Kemudian dengan pengelolaan yang optimal, akan bisa meningkatkan daya tarik wisata, menggenjot ekonomi kreatif serta UMKM, yang pada akhirnya bisa menghidupkan roda perekonomian masyarakat serta menjadi sumber PAD bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kunjungan kerja yang dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria diterima oleh Kasubag TU UPK Kota Tua Jakarta Irfal Guci.
Irfal menyampaikan, dalam penataan Kota Tua Jakarta, menciptakan destinasi yang ramah lingkungan menjadi hal prioritas dari UPK untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Hal ini telah terangkum dalam program kerja yang dijalankan setiap tahunnya.
Dalam upaya menciptakan destinasi kota tua yang ramah lingkungan, disediakan jalur sepeda yang ramah disabilitas, melakukan penataan lahan parkir park and ride, penataan promenade kali besar utara, serta menata kawasan stasiun Jakarta.
“Dengan berbagai program yang dijalankan, terhitung sejak tahun 2020 hingga 2024 kunjungan wisatawan nusantara dan juga mancanegara ke kawasan Kota Tua Jakarta mencapai 7,6 juta,” katanya. (Humas DPRD)
