SUMBAR, RELASI PUBLIK—Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah Datuak Marajo, mengungkapkan keyakinannya bahwa semakin banyak masyarakat Sumbar yang ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah berasrama dan pondok pesantren. Meskipun kualitas pendidikan di tempat-tempat tersebut semakin meningkat, Gubernur Mahyeldi mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan perilaku di kalangan pelajar.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertema “Optimalisasi Peran OPD, Mitra, dan Stakeholder dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Perilaku di Boarding School dan Pondok Pesantren”. Acara ini berlangsung di Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi pada Selasa (03/09/2024).
Mahyeldi menyoroti semangat beragama yang kuat di masyarakat Sumbar, yang juga didorong oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat. Undang-undang ini menegaskan bahwa salah satu karakteristik warga Sumbar adalah menganut falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Gairah masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah berasrama dan pondok pesantren semakin meningkat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah-sekolah tersebut.
“Sekolah berasrama dan pondok pesantren memiliki banyak kelebihan. Waktu anak-anak dapat dimaksimalkan untuk belajar dan pembentukan karakter. Pembinaan sepanjang hari dan pengawasan yang lebih mudah menjadikan lulusannya banyak yang sukses menjadi tokoh,” ujar Mahyeldi dalam rakor yang dihadiri oleh pengelola sekolah berasrama serta pimpinan pondok pesantren.
Namun, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa sekolah berasrama dan pondok pesantren tidak lepas dari potensi penyimpangan perilaku, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, pergaulan bebas, dan bahkan LGBT.
“Semakin fokus kita meningkatkan kualitas sekolah berasrama dan pondok pesantren, semakin banyak pihak yang berusaha meruntuhkannya dengan mempengaruhi pelajar untuk melakukan perilaku menyimpang. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi dan selesaikan,” tegas Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi menilai pentingnya menyamakan persepsi, menegaskan komitmen, dan memperkuat sinergitas serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, OPD, lembaga terkait, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk membentengi sekolah berasrama dan pondok pesantren dari potensi tindakan penyimpangan.
“Pengawasan tidak hanya harus fokus pada pelajar, tetapi juga pada pengajar dan pengawas asrama. Semua ini perlu diperkuat agar kasus-kasus penyimpangan perilaku di sekolah berasrama dan pondok pesantren di Sumbar tidak terulang,” pungkas Mahyeldi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sumbar, Mahyudin; Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumbar, Al Amin; Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Edi Dharma; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim; dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius. (adpsb/isq)
