PADANG, RELASI PUBLIK – Dalam kegiatan Rilis Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbar, Selasa (30/7/2024), terungkap bahwa Polda Sumbar rutin dan intens melakukan pemetaan kerawanan untuk masa-masa pemilihan.
Diterangkan oleh Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Dwi Mulyanto, yang jadi pemateri dalam kegiatan itu, didampingi oleh Plt Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sumbar Nurelida dan Kepala Bagian Kesbangpol Provinsi Sumbar Erinaldi, pihak Polda Sumbar selalu melakukan pemetaan kerawanan Pilkada, bahkan untuk tiap tahapan.
Seperti di tahapan pendaftaran pasangan calon (Paslon), ada potensi kerawanan berupa pengerahan massa yang bisa menimbulkan gesekan antar pendukung, dukungan parpol ganda, dualisme parpol, dan lainnya.
Kemudian, di tahapan penetapan paslon, ada potensi kerawanan berupa protes bakal calon yang tidak lolos rawan aksi anarkis, gugatan PTUN, dan bahkan netralitas KPU. Di tahapan kampanye, ada potensi kerawanan berupa gesekan antar pendukung, manuver _incumbent_ jegal lawan politik, dan kampanye hitam. Sementara, di tahapan pungut suara, ada potensi kerawanan berupa pengrusakan TPS, logistik Pilkada terhambat, netralitas penyelenggara, dan lainnya.
“Selanjutnya, di tahapan rekap hasil suara, perlu diwaspadai kerawanan berupa aksi anarkis massa yang kalah, bentrok massa, dan lainnya. Pada tahapan penetapan paslon terpilih, juga ada potensi kerawanan, yaitu berupa kekecewaan pendukung Paslon yang kalah, unjuk rasa anarkis, dan bentrok massa pendukung,” urai Dwi.
Di tahapan sengketa hasil PHPU, ditambahkan, ada potensi kerawanan berupa pengerahan massa, unjuk rasa anarkis, bentrok massa pendukung, intimidasi, sabotase, dan lainnya.
Terakhir, di tahapan pengesahan dan pelantikan Paslon, masih saja tetap ada potensi kerawanan, yaitu berupa penolakan hasil pengesahan, aksi anarkis massa pendukung, pergerakan massa, dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Dwi juga menyampaikan rekomendasi yang bisa diberikan oleh Polda Sumbar, demi Pilkada 2024 berjalan baik dan lancar. Rekomendasi pertama, agar seluruh masyarakat ikutnserta berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada 2024, melalui kanalisasi dan mitigasi risiko.
“Kemudian, rekomendasinya adalah agar tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama serta pendukung Paslon kepala daerah ikut mereduksi potensi konflik tahapan Pilkada 2024,” sebutnya.
Terakhir, rekomendasi dari Polda Sumbar adalah agar semua pihak mewaspadai provokasi, ujaran kebencian, politik identitas, polarisasi beragama, serta politik uang, yang dapat memicu terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
