PAINAN, RELASI PUBLIK — Bakri Maulana, SE, MP, Bakal Calon Bupati (Bacabup) Pesisir Selatan (Pessel) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel lima tahun mendatang mesti meminimalkan angka kemiskinan.
Memutuskan lingkaran setan kemiskinan itu, salah satu solusinya adalah melalui peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan tidak mampu.
Hal ini disampaikan Bakri Maulana menanggapi Hari Anak Nasional, yang diperingati setiap tanggal 23 Juli.
“Sesuai amanat konstitusi, pendidikan adalah hak semua anak Indonesia termasuk juga anak-anak di Pesisir Selatan,” katanya ketika dihubungi Relasi Publik Kamis (25/7).
Menurut Bakri Maulana, yang akrab disapa BM, pemenuhan hak-hak anak, Pemkab Pessel kedepan bersama masyarakat lebih mengoptimalkan edukasi mengenai pembuatan dan pentingnya administrasi kependudukan, mulai dari kepemilikan kartu identitas anak, akta kelahiran, kartu keluarga hingga administrasi kependudukan lainnya.
Tokoh masyarakat Pessel diperantauan itu mengatakan pemerintah wajib menghadirkan pendidikan alternatif melalui pusat kegiatan belajar masyarakat atau pendidikan kesetaraan.
“Kemauan Pemkab Pessel dalam urusan pendidikan anak-anak akan menjadi perhatian saya, jika saya diberikan amanah untuk memimpin Pessel lima tahun kedepan,” ujar Ketua HKB (Himpunan Keluarga Batangkapas) Jabodetabek itu lagi.
Apalagi, situasi alam saat ini, perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi dan bencana yang melanda Pessel beberapa waktu lalu memberikan dampak pada anak.
Dia juga mengatakan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun kurang digebiyarkan selama ini.
Kedepan, Pemkab Pessel memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi kemiskinan anak masih sangat panjang.
“Lingkaran setan kemiskinan di Pessel harus menjadi perhatian Bupati Pessel ke depan, terutama peningkatan akses pendidikan pada anak miskin, agar Pessel tidak ketinggalan dalam menuju generasi emas 2045,” pungkas perantauan sukses ini. (Yoniks)
