PADANG, RELASI PUBLIK – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti permasalahan yang membelit ID FOOD, khususnya terkait utang sebesar Rp8,2 triliun dan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN). Legislator ini mengindikasi adanya unsur kelalaian dan mismanagement dalam pengelolaan perusahaan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Politisi PKS ini memaparkan, Pada tahun 2023, melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia, ID FOOD mengajukan dua PMN sekaligus, yaitu PMN Tunai sebesar Rp2 triliun dan PMN Non Tunai sebesar Rp2,6 triliun. Tujuan pengajuan PMN ini adalah untuk memperbaiki struktur keuangan dari sisi Debt to Equity Ratio agar memberikan keuntungan ke sisi perbankan. Saat itu, ID FOOD menyampaikan bahwa dengan adanya PMN tersebut, proyeksi keuangan perusahaan akan tumbuh dan laba bersih perusahaan akan meningkat. Target laba bersih yang disampaikan mencapai Rp1,185 triliun di tahun 2024. Hingga kini, kinerja ID FOOD dengan PMN tersebut harus ditagih dan dievaluasi.
Komitmen ID FOOD dengan PMN yang diajukan tahun lalu adalah total liabilitasnya menjadi Rp10,635 triliun dan ekuitasnya mencapai Rp20,012 triliun. Hj. Nevi Zuairina menegaskan bahwa ID FOOD perlu transparan dalam menyampaikan kinerja mereka selama menggunakan PMN ini dan dampak yang telah dihasilkan.
Melanjutkan penjelasan, legislator asal Sumbar ini mengatakan, untuk tahun 2024, ID FOOD mengajukan PMN sebesar Rp1,62 triliun yang akan digunakan untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
“Fraksi PKS mendesak agar ID FOOD dapat berperan dalam menahan gejolak harga pangan dan memastikan suplai kebutuhan makan rakyat Indonesia terpenuhi. PMN ini harus digunakan seefektif mungkin untuk kebutuhan primer dalam melayani rakyat dan meningkatkan performa perusahaan, karena itulah BUMN dibentuk,” tegas Nevi.
Terkait dengan utang ID FOOD yang sudah mencapai Rp8,2 triliun, Anggota Badan Anggaran DPR itu menekankan bahwa ini merupakan utang besar yang harus dibayar dan ditanggung oleh ID FOOD.
“Perlu dilakukan restrukturisasi keuangan jika diperlukan, namun yang terpenting adalah utang tersebut harus dibayar. Kondisi utang Jumbo pada Juli 2024 ini juga perlu diselidiki apakah ada mismanajemen, kelalaian, atau unsur moral hazard,” Saran Nevi.
Pada tahun 2023, beban bunga pinjaman ID FOOD mencapai Rp626 miliar per tahun, sementara laba (gross profit margin/GPM) mengalami penurunan selama periode 2019-2022 hingga minus 11%. Hj. Nevi Zuairina menegaskan bahwa ID FOOD harus benar-benar berbenah dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi ini.
Aktivis perempuan PKS ini juga menyoroti perlunya perbaikan sistem manajemen dan pengawasan di ID FOOD. Ia menekankan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak bisa terus menerus membiarkan kelalaian dan kesalahan manajemen yang berujung pada kerugian besar bagi negara. Perlu ada langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pengawasan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Hj. Nevi Zuairina menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas. Ia menekankan bahwa Fraksi PKS akan memastikan bahwa penyelidikan ini berjalan transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan BUMN berfungsi sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
