Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaBERITA UTAMANASIONALTERBARU

Bawaslu Melakukan Pengawasan Jelang Pemilu 2024

30
×

Bawaslu Melakukan Pengawasan Jelang Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja datang langsung ke Sumbar untuk menyertai pengawasan. (Foto dok/Rls)

PADANG, RELASI PUBLIK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumbar, berlangsung 12-14 Juli 2024. PSU DPD Sumbar sendiri merupakan tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2024.

Terkait kondisi ini, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja datang langsung ke Sumbar untuk menyertai pengawasan. Rahmat Bagja mendarat di BIM, Padang Pariaman, Jumat (12/7/2024), dan langsung meluncur ke Padang untuk melakukan berbagai rangkaian kegiatan.

Setiba di Padang, rombongan dari Bawaslu pusat menggelar diskusi melalui format Focus Group Discussion (FGD), bersama dengan tim Bawaslu Sumbar.

“Tadi kita diskusi terbatas berkaitan dengan apa yang akan direncanakan Bawaslu lima tahun ke depan,” sebut Rahmat Bagja kepada wartawan, didampingi Ketua Bawaslu Sumbar Alni, Jumat siang itu.

Diagendakan, Sabtu esoknya, Rahmat Bagja juga akan meninjau sejumlah lokasi PSU di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, selain juga melakukan kunjungan resmi ke Kantor Bawaslu setempat.

Diketahui, untuk pengawasan PSU, Bawaslu Sumbar menurunkan tim-tim untuk melakukan pengawasan langsung ke daerah-daerah di Sumbar. Tim itu kelihatan jajaran Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi, wartawan, dan stakeholder lainnya.

Dalam PSU yang akan digelar Sabtu (13/7/2024), akan ada 16 orang calon DPD RI Sumbar, yang sebelum keputusan MK keluar, KPU menetapkan telah terpilih empat anggota DPD RI Sumbar pada Pemilu 2024 lalu, yang digelar pada 14 Februari 2024. Dengan PSU, maka perolehan suara tersebut menjadi batal, dan pemungutan suara diulang.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja tetap meminta masyarakat mewaspadai beberapa hal, seperti praktik politik uang, bagi-bagi sembako, atau lainnya. Hal ini terlebih karena mengingat Sumbar merupakan daerah yang rawan pada Pemilu lalu. Bukan hanya untuk PSU kali ini, namun juga kewaspadaan untuk masa Pilkada nanti.

“Perlu jadi catatan juga bagi Pilkada nanti, bahwa dengan kontestasi sekarang ini, terbukti juga kan, adanya PSU di seluruh daerah di Sumbar. Walaupun hanya satu kotak suara, tetapi ini memakan banyak sumber daya,” Rahmat Bagja menekankan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *