SUARA PARLEMEN, RELASIPUBLIK-Komisi II DPRD Kota Padang membidangi Pendapatan dan Perekonomian, laksanakan rapat kerja perdananya bersama Dinas Perdagangan Kota Padang dalam rangka menyamakan presepsi dan memulai melihat evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat di 2018, dilantai II gedung DPRD Padang.
Ketua Komisi II, Gustin Pramona mengatakan, rapat kerja komisi II bukan hanya sekedar membahas tentang pendapatan retribusi saja, namun dalam hal ini juga untuk menyamakan presepsi baik itu dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta dinas lainnya yang merupakan mitra kerja komisi II.
“Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kinerja atau program OPD, apa – apa saja persoalan yang ada dilapangan, untuk mengevaluasi serta menyelesaikan persoalan yang ada, ” ujar Gustin Pramona , usai rapat kerja dengan Dinas Perdagangan Kota Padang.
Ia juga mengatakan, komisi II tentu mendorong apa – apa program yang ditawarkan dinas terkait, selama itu positif untuk kemajuan perekonomian kota padang, ya pasti kita support. Seperti program yang disampaikan DInas Perdagangan menjadikan Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan dan seni di Sumatera Barat.
Kita juga mengharapkan Dinas Perdagangan dapat menggenjot pendapatan yang diperoleh dari retribusi dengan banyaknya titik – titik pasar yang ada di Kota Padang selain di pasar raya padang saja. Dinas terkait juga harus bisa menciptakan kondisi pasar yang aman, nyaman dari tuan takur, premanisme (mafia pasar,red) bagi pedagang maupun konsumen yang akan melakukan transaksi dikawasan pasar ” ungkapnya.
Koordinator Komisi II, Wahyu Iramana Putra menyampaikan, rapat kerja ini untuk evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat 2018. Hal ini melihat bahwa Dinas Perdagangan mengarah pada potensi sumber pendapatan yang jika betul – betul dikerjakan dengan baik tentu akan bisa mencapai target pendapat yang disepakati, setidaknya mendekati dari target.
Makanya kata Wahyu, untuk Dinas Perdagangan sendiri, kita menginginkan rincian pendapatan yang diperoleh bukan dari pendapatan retribusi pasar raya padang saja. Kita ketahui kan banyak titik – titik pasar lainnya,seperti pasar Lubuk Buaya, pasar Bandar Buat, pasar Setiba Naggalo dan pasar – pasar satelit lainnya, dan ini harus kita ketahui sampai seberapa pencapaian pendapatan retribusinya. Tapi saat ini dari Dinas Perdagangan belum bisa memberikan rincian tersebut.
“Hal ini kita tegaskan, karena target pendapatan untuk Dinas Perdagangan di 2018 sebesar Rp18 milyar, sementara di 2017 saja hanya tercapai sebesar Rp 5,2 milyar dengan target Rp15 milyar, kan masih jauh pencapaian targetnya,” ujar Wahyu.
“Kita ingin Komisi II punya program, kapan perlu dilakukan evaluasi sekali tiga bulan dan dilaksanakan uji petik, sebagai salah satu tugas dan fungsi pengawasan di DPRD. Kita tentu mendukung program- program dari Dinas Perdagangan selama itu menghasilkan pendapatan tentu kita berikan apresiasi,” ungkap Wahyu.
Sementara anggota Komisi II, Faisal Nasir mengatakan, kita akui semenjak pasar dibawah pimpinan Kadis Endrizal, tidak kita pungkuri sudah jauh banyak perubahan, kita apresiasi untuk itu. Namun kita masih menyayangkan masih banyak pedagang yang berjualan dibawah sementara fasilitas sudah ada. Jika ditegaskan tidak ada satupun pedagang lagi yang berada dibawah, maka konsumen pasti mencari keatas, namun ini perlu keseriusan pengawasan dari petugas.
Kemudian informasi yang di peroleh bahwa tempat yang disediakan yakni los atau kios yang ada saat ini dikeluhkan pedagang. Dibuat kok ukuran kecil – kecil sekali dan ada juga satu orang yang bisa memiliki hingga 6 petak los, ini kan ada permainan namanya, ” pungkasnya.(nn)
