DENPASAR, RELASI PUBLIK – Kepala Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Provinsi Bali, Widodo menegaskan bahwa wartawan LKBN Antara yang melakukan peliputan di lapangan, wajib membuat laporannya paling lambat satu jam setelah kegiatan selesai. Setelah itu baru melanjutkan liputan lainnya.
Hal itu disampaikan Widodo saat menerima 20 Anggota Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) yang berkunjung ke Kantor LKBN Antara Bali, Senin (28/8/2023). Kunjungan itu dalam rangka study banding FWP-SB selama 4 hari, 27-30 Agustus 2023 ke Bali.
Sebelumnya, rombongan yang dipimpin Ketua FWP-SB, Novrianto Ucok dan mengikutsertakan 4 staf Humas dan Protokoler DPRD Sumbar, Ida Wulansari, Arnelly Amran, Nelly Asna dan Rita Suzana, diterima Kabag Persidangan DPRD Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama didampingi staf Humas dan Protokol di ruang khusus Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bali.
Dihadapan rombongan FWP-SB, Widodo juga menyampaikan bahwa sebagai Kepala LKBN Antara Bali, dirinya harus pintar membagi pos liputan dan penugasan reporter LKBN Antara di lapangan. Hal itu juga disebabkan masih kurangnya jumlah personil yang ada.
“Namun di tengah keterbatasan jumlah personil itu, maka kita harus mengaturnya dengan baik agar peristiwa dan beberapa kegiatan di lapangan dapat terliput dengan baik. Dan sebagai media online, maka kita mewajibkan reporter untuk mengirim berita paling lambat 1 jam setelah kegiatan selesai,” ungkap Widodo.
Disisi lain, Widodo mengakui saat ini media tumbuh begitu pesat, khususnya media online. Hal itu juga berdampak pada makin banyak pula pembagian kue kerjasama di masing-masing pemda yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) atau pihak sekretariat DPRD.
“Karena itu kita selalu dituntut untuk berkreativitas dan berinovasi agar celah untuk mendapatkan pemasukan bagi perusahaan selalu terjaga. Karena, dengan kemajuan teknologi saat ini, sebenarnya banyak ruang bagi media untuk mendapatkan pemasukan. Tinggal kreativitas kita saja,” jelas Widodo yang didampingi beberapa staf LKBN Antara Bali.
Apalagi saat ini, lanjut Widodo, pembaca nyaris tak ada lagi membuka situs-situs atau portal berita secara langsung. Mereka hanya mengklik dari link link berita yang ada di media-media sosial atau grup WhatsApp.
“Nah, peluang inilah yang kita manfaatkan dengan mengshare link berita ke media media sosial. Karena pembaca sekarang hanya mau membaca berita, mana yang disukainya saja. Mereka membaca judul berita yang kita share, mereka suka lalu mereka klik,” terang Widodo.
Ketua FWP-SB Novrianto Ucok juga mengakui semakin ketatnya persaingan antar media, khususnya dalam mencari peluang pemasukan. Karena itu, FWP-SB selaku lembaga bernaungnya wartawan liputan di DPRD Sumbar dan telah berbadan hukum, selalu berusaha mencarikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan anggotanya.
“Tadi di DPRD Bali juga sudah saya sampaikan, bahwasanya DPRD Sumbar selalu membuka ruang bagi wartawan yang bertugas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun tentunya harus diiringi dengan kreativitas dan inovasi dari wartawan itu sendiri. Karena DPRD Sumbar telah menganggarkan biaya liputan, pembayarannya harus dilengkapi kliping berita yang ditayangkan. Jadi, bagi yang tidak menayangkan berita kegiatan DPRD, ya.. rugi sendiri,” tegas Novrianto, pemegang Kartu wartawan Utama Dewan Pers yang sudah lebih 20 tahun menjabat Ketua FWP-SB.
Kegiatan study banding yang dilakukan setiap tahunnya ini, lanjut Ucok sapaan akrab Novrianto, juga dalam upaya menambah wawasan para wartawan liputan di DPRD dan terkait juga dengan peningkatan kesejahteraannya, karena dari study banding yang diikutinya, ada uang perjalanan dinas yang bisa diterimanya.
“Kemana kita study banding, kita selalu melakukan diskusi diskusi dan bertukar pikiran, tentunya untuk perbaikan ke depannya serta berbagi pengalaman dengan masing-masing daerah,” pungkas Ucok. (ms/ald)
