PADANG, RELASIPUBLIK – Ditengah semakin naraknya pandemi covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat, tetap memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP), terhadap laporan keuangan pemerintah darah tahun 2019, pada sidang paripurna DPRD Sumbar, Rabu (20/5).
Dalam sidang paripurna tetsebut juga hadir gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekda Alwis dan beberapa SKPD lainnya, yang berkaitan dengan keuangan daerah.
Paripurna DPRD Sunbar tersebut tetap memakai aturan proto coler covid-19, dengan mempergunakan zoom meeting, sehingga hanya beberapa orang saja yang berada dalam ruangan paripurna, sehingga jarak bisa dijaga.
Sidang paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Supatdi dan didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo berjalan cukup tenang,tertib dan lancar.
Ketua DPRD Sumbar memberikan apresiasi pada ketua BPK Sumbar Yusnadewi,SE,M.Si, Ak,CSFA, Ca, atas kehadirannya langsung ke gedung parlemen, bersama-sama para auditor dan staf lainnya, dalam rangka menyampaikan hasil laporan pemeriksaan, dihadapan sidang paripurna.
Supardi juga meminta pada Gubernur Sumbar agar meningkatkan managemen pengelolaan keuangan daerah yang kredible, agar efektif, efesien, transparan dan akuntable.
Dengan adanya pemeruksaan BPK, Supardi juga mengatakan hal yang sangat positif, karena bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, meskipun dari hasil tersebut belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menilai masih adanya kelemahan dalam menyusun APBD dimana kebih mengutamakan ketepatan waktu dari ketepatan sasaran, selain itu banyak urusan program dan kegiatan yang tidak jelas target kinerjanya serta tidak ada relevansinya RPJMD/RKPD,” ungkap Supardi.
Usai sidang paripurna pimpinan DPRD Sumbar Supardi bersama Gubernur Irwan Prayitno
melakukan konfrensi pers, yang dihadiri puluhan wartawan peliput di Parlemen, juga mengacu pada sistem protocoler kesehatan.
Dalam jumpa pers tersebu disanpaikan, hasil LHP-BPK atas LKPD tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan sistem.pelaporan penggunaan keuangan daerah tidak memiliki masalah.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merasa puas dengan hasil pemeriksaan tersebut, dan meminta pada semua SKPD agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa meminimalisir kesalahan, dalam penggunaan keuangan daerah.(nov)
