PADANG, RELASIPUBLIK –– Anggota DPRD Provinsi Riau, konsultasi ke DPRD Provinsi Sumbar, terkait pelaksanaan pemerintahan , baik itu pengelolaan kumuh , serta pembagunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
Hal itu di sebutkan , Ikwan selaku kepala rombongan dalam kunjungan tersebut , Ia menunjukkan kenapa dia memilih Sumbar , karena di Sumbar ini telah dikelolah dengan baik ,dibuktikan daerah ini telah memiliki Perda tentang pengelolaan wilayah kumuh dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan katanya.” Ujar Ikwan yang juga Ketua Komisi IV DPRD Riau, belum lama ini di Padang.
Lebih lanjut ia katakan, Pengelolalan wilyah kumuh di Provinsi Riau menjadi hal yang belum bisa dituntaskan ,ratusan hektare wilayah kumuh di Raiiau menjadi tanggung jawab Provinsi .Dilain sisi di Sumbar ini telah dikelolah dengan baik .
Di kesempatan yang sama , Anggota Komisi IV DPRD Riau lain nya Almainis S.Pd menjelaskan, banyak hal hal yang patut dicontoh di Sumbar. Selain telah mengelola wilayah kumuhnya dengan baik, provinsi ini juga peringkat 25 dalam hal penyalahgunaan anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mengingat banyak yang positif, Pemerintah Riau mesti menjadikan Sumbar sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Kawasan Kumuh Dinas PU Tarkim Sumbar Sirdani mengatakan, saat ini pemprov Sumbar tengah menangani 800 Hektare wilayah kumuh, sehinga kedepan tidak ada lagi wilayah sepeti itu di Sumbar.
“Adapun wilayah kumuh di Sumatera Barat menurut Sirdani tersebar di 17 Kabupaten Kota, yang tidak ada daerah kumuhnya hanya dua Kota yakni Kota Bukitinggi dan Kota Padang panjang,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan itu, kabag Umum Sekretriat DPRD Sumbar Riswandi.(Dewi)
