PADANG, RELASIPUBLIK – Polemik pengusiran salah seorang penumpang yang merupakan seorang dosen Universitas Negeri Padang (UNP), Reno Fernandes dari bus Trans Padang lantaran tidak memiliki kartu Brizzi, ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Azwar Siry menilai, seharusnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang memberi peluang pada masyarakat agar mudah memperoleh kartu Brizzi. Dia mengaku, pernah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait hal serupa.
Kronologinya, cerita Azwar Siry, pelapor ini merupakan seorang buruh dengan tujuan ke kantor BPJS Cabang Kota Padang. Karena baru pertama kalinya menaiki bus Trans Padang tentu yang ada dalam pikiran buruh tersebut hanya sekedar menumpang tanpa harus melakukan transaksi menggunakan uang elektronik.
“Setelah dia (buruh) naik bus trans Padang. Tapi ternyata kata kneknya tidak bisa bayar pakai uang tunai. Lalu buruh ini mengaku tidak tahu dan memohon kepada knek. Akhirnya buruh tersebut dimaafkan dan yang akan datang disuruh untuk membeli kartu,” cerita Azwar saat ditemui diruang Fraksi Demokrat, Selasa (15/10).
Berkaca dari kejadian itu, Azwar meminta agar Dishub memberikan penjelasan secara tuntas kepada masyarakat tentang keharusan memiliki kartu Brizzi sebagai sistem satu kartu untuk transaksi pembayaran bus Trans Padang. Sebab jika masyarakat tidak mengetahui hal ini pasti mereka enggan membeli kartu tersebut.
“Harus diberi penjelasan secara tuntas kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak tau, tentu tidak dibeli (kartu Brizzi, red). Soalnya yang terbayang oleh masyarakat naik bus Trans terus dibayar dengan tunai,” ujar Azwar.
Selain itu, tutur Politikus Partai Demokrat ini mendorong agar pengelola jasa transportasi Trans Padang menyediakan titik-titik lokasi penjualan kartu Brizzi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena menurut dia, jika hanya disediakan 1 (satu) titik akibatnya bisa menyulitkan penumpang.
“Umpamanya bus ini menambang dari pusat kota ke batas kota. Jadi di batas kota harus ada penjualan kartu Brizzi ini, begitu juga di pertengahan kota. Sehingga kalau tidak ada di batas kota, jadi di pertengahan kota masyarakat bisa membeli. Jadi halte penjualan kartu Brizzi tersebut harus diperbanyak,” saran Azwar.
Bahkan sebut Azwar, di atas bus Trans Padang perlu dilakukan penyuluhan pada penumpang. Apa saja langkah-langkah yang harus dipatuhi sebelum menaiki bus tersebut. Perlu diberikan semacam pendidikan karakter karena ketika menurunkan penumpang secara tiba-tiba adalah cerminan sikap yang tidak manusiawi.
Lebih lanjut, Azwar menilai, polemik yang saat ini bergulir merupakan tindakan yang kurang tepat. Bayangkan jika persoalan tersebut terjadi kepada pengunjung dari luar Kota Padang maka akan menimbulkan citra negatif yang dapat merugikan kemajuan kota.
“Untuk itu pengelola bus ini harus memberikan peluang yang banyak kepada masyarakat memiliki kartu Brizzi. Bagus memiliki kartu itu karena bisa memperjelas uang yang masuk. Cuma jangan mempersulit masyarakat,” citeluk Azwar.
Terpisah, Sosiolog Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar, Firdaus menilai, seharusnya manajemen Trans Padang menfasilitasi pembayaran melalui semua jenis uang elektronik yang dikeluarkan oleh seluruh Bank di Indonesia. Seperti BNI–TapCash, Bank Mandiri, e-Money, BCA–Flazz
Sebab menurut Fridaus, Trans Padang merupakan pelayanan publik yang dapat diakses semua orang dan lembaga sehingga tidak boleh ada monopoli. Kebijakan penggunaan uang elektronik di sistem transportasi TransPadang tentu merupakan inovasi pembayaran yang patut diapresiasi.
“Pola ini juga sudah digunakan di berbagai negara maju termasuk beberapa kota di Indonesia seperti TransJakarta dan KA Commuter,” ungkap mantan Ketua PBHI Sumbar ini.
Lebih lanjut, kata Firdaus, mengenai insiden penurunan penumpang hal ini patut dievaluasi. Pasalnya seharusnya pihak Trans Padang menyediakan opsi-opsi lain untuk membantu penumpang. Untuk penumpang yang tidak memiliki uang elektronik, Trans Padang harusnya menyedikan bantuan dari kernet mobil.
“Bukan meminjam ke penumpang lain. Sistem bantuan ini digunakan di TransJakarta misalnya, dimana pembayaran tetap pakai uang elektronik yang disediakan oleh TransJakarta,” tambah Firdaus.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Padang, Dian Fakri menerangkan, sebenarnya sederhana persoalannya, yang bersangkutan bisa saja menggunakan kartu penumpang lain dengan langsung membayar uang Rp3.500 kepadanya.
“Saya tidak tahu apakah yang bersangkutan bersikukuh untuk tetap membayar dengan kartu lainnya atau memang tidak memiliki uang tunai disakunya. Apakah dia bersikukuh mengedepankan ini monopoli,” ucap Dian Fakri.
Jika memang bersangkutan mengedepankan ini monopoli dan beranggapan tidak bisa menggunakan kartu lain, Dian Fakri menuturkan, persoalan itu sudah dibahas, memang ada alat yang menerima seluruh kartu. Namun, saat ini Trans Padang hanya memiliki 25 bus dengan pendapatan Rp25 juta per hari.
“Tahun 2016 kita sudah menawarkan ini ke seluruh bank, jika alat itu digunakan, maka kita juga berbagai penghasilan dengan bank yang bersangkutan, selain untuk bank, uang penghasilan dari Trans Padang juga akan diserahkan ke kas daerah,” papar Dian Fakri.
Dian menyebutkan, memang petugas yang bekerja di Trans Padang memiliki kartu Brizzi namun tidak diperuntukkan untuk penumpang. Bahkan pihaknya tidak merazia penumpang yang tidak memiliki kartu Brizzi tapi merazia penumpang yang tidak memiliki struk yang digunakan sebagai alat bukti pembayaran.
“Kami mohon maaf jika bersangkutan tidak menerima kebijakan,” tandasnya.
Seperti ramai diberitakan, kasus penurunan salah seorang penumpang bus Trans Padang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Penumpang itu merupakan dosen UNP bernama Reno Fernandes. Kemudian kekecewaan penurunan itu dicurahkan lewat akun Facebook miliknya.
“Pagi ini, saya harus diturunkan secara paksa oleh Trans Padang pada halte berikutnya karena tidak punya Brizzi,” tulis Reno Fernandes.
Lebih lanjut, dalam versi cerita Reno Fernandes. “Saya hanya sesekali naik Trans Padang, apakah saya harus urus kartu itu? Dan kalau diurus bisakah saya mengurusnya sekarang? Tidak, Uda harus mengurusnya ke Imam Bonjol, jawabnya (petugas). Wah, masa saya naik di Halte Gubernuran harus balik ke Imam Bonjol, sementara tujuan saya UNP,” tulis Reno di dinding facebooknya.***
