MUARA TEWEH, RELASI PUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, gelar rapat hearing bersama KesbangPol, Ormas FKDM, FKUB, FPK dan Mitra penggiat serta relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD.
Saat rapat Dewan menyatakan dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, termasuk dukungan anggaran bagi kegiatan penggiat dan relawan antinarkoba yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.
“Pada prinsipnya DPRD selalu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kami tidak pernah menghalangi kegiatan yang memiliki tujuan baik, terlebih ini menyangkut masa depan anak-anak dan generasi muda Kabupaten Barito Utara,” kata anggota DPRD Barito Utara Taufik Nugraha di Muara Teweh,
Anggota DPRD Gun Sriwitanro SH., Minggu 14/11/2026 mengatakan saat rapat tersebut, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Benny Siswanto, dan dihadiri 10 anggota DPRD Barito Utara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eveready Noor, Kepala Badan Kesbangpol Barito Utara Rayadi beserta jajaran, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.
DPRD pada prinsipnya mendukung setiap program dan kegiatan yang bertujuan baik, terutama yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan masa depan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Dewan berharap perlu adanya dukungan juga mencakup pembahasan kebutuhan anggaran untuk keberlangsungan program penggiat dan relawan antinarkoba. Namun, seluruh kebutuhan harus terlebih dahulu disusun secara terperinci, disertai perencanaan kegiatan dan target hasil yang jelas.
Jadi Kesbangpol perlu menyiapkan rencana program tahun anggaran 2027, mulai dari jenis kegiatan, pihak yang terlibat, sasaran pelaksanaan, kebutuhan pembiayaan hingga output yang ingin dicapai.
“Silakan dihitung dan disusun secara terperinci kebutuhan anggaran untuk kebutuhan program bersama pemerintah daerah.
Beberapa anggota dewan.meminta agar usulan tersebut segera disampaikan kepada Bupati melalui mekanisme yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan dokumen penganggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah terkait.
“Penanganan narkoba bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat dan relawan.
Kepala Kesbangpol Barito Utara Rayadi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan pimpinan serta anggota DPRD.
Ia menjelaskan bahwa dukungan terhadap kegiatan penggiat dan relawan antinarkoba dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, baik melalui program perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing maupun melalui hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (ca)













