PADANG, RELASIPUBLIK – Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengakhiri rapat paripurna pada Walikota Padang bahwa kehadiran OPD Pemko Padang minim sekali. Padahal RPJMD menjadi acuan kerja mereka untuk 5 tahun ke depan. Walikota Padang langsung mengabsen mereka satu per satu.
Enam Fraksi di DPRD Kota Padang setuju ranperda Rencana Kerja (Renja) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang sebagaimana disampaikan Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul
pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/10/2019).
Ketua Pansus RPJMD Asrizal menyampaikan laporan gabungan hasil pembahasan. Dilanjutkan oleh Rafdi dari F PKS menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
Dikatakannya, sebanyak 23 sungai besar dan kecil melewati 11 kecamatan di Kota Padang. Diselaraskan dengan rencana pemerintah pusat. Kemacetan yang belum tertangani dengan baik, bahkan lebih rumit. Perlu penataan transportasi 5 tahun ke depan.
Penuntasan kemiskinan harus didasarkan basis data terpadu, mendorong 500 kelas baru untuk pendidikan. Untuk bidang kesehatan perlu sarana dan prasarana kesehatan.
Mendorong kampung tematik dan diiringi dengan pariwisata dan budaya yang tertata apik. Hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat. Diperlukan e database tehknologi informasi termasuk tentang RPJMD ini setelah disahkan.
Budi Syahrial dari F Gerindra menyampaikan pendapat akhir fraksinya, RPJMD harus dirumuskan secara terukur dan transparan agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud, selaras dengan visi dan misi Walikota Padang.
Lambatnya pembangunan infrastruktur masih lambat dan angka kemiskinan tertinggi di Sumbar masih menjadi masalah di Padang disamping masalah kesehatan, urai Budi.
Tantangan lain menurut F Gerindra, akses terhadap jalan dengan kondisi yang baik agar ada efisiensi anggaran. Kritik terhadap layanan kesehatan perlu diperhatikan. Dalam hal ekonomi kreatif, perlu informasi yang terbuka dalam pelayanan masyarakat.
Murikhwan dari F Persatuan, Berkarya dan NasDem menyampaikan pendapat akhir menjadi komitmen kedua lembaga dengan RPJMD ini bisa bertekat mewujudkan Kota dengan masyarakat yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata, serta unggul dan berdaya saing.
Dan Waruwu dari F PDIP Golkar menyampaikan pemasukan dari pendapatan asli daerah agar realistis dalam menetapkan target. Agar janji politis dievaluasi pencapaiannya seperti pembangunan youth centre, bagaimana konsepnya dan data harus mampu mengukur pencapaiannya.
Banyak hal yang dapat kami peroleh dalam pemaparan dan penjelasan dari Kepala Bappeda tersebut yg bisa menjadi bahan penyempurnaan RPJMD Kota Padang kedepan diantaranya penyusunan anggaran, pola penyusunan RPJMD, pencapaian target PAD, pemenuhan janji politik Walikota waktu kampanye, dan lain lain yg menyangkut kaedah kaedah perencanaan yg lebih sempurna, ” ujar Azwar Siry dari F Demokrat.
Dari F PAN Irawati juga menyampaikan agar program yang mengedepankan wisata halal, bersih serta penuh dengan keramahan. Untuk itu, ia berharap, setiap OPD yang ada dapat mendukung secara langsung dalam mewujudkan program dimaksud.
Jawaban Wali, sudah memerintahkan Sekdako Padang untuk menegur sesuai aturan kepegawaian. Pagi tadi ajudan Wako sudah menyampaikan pada seluruh pimpinan OPD agar hadir pada rapat paripurna hari ini.
Sementara Sekdako menjawab pada kesempatan terpisah bahwa 10 kepala OPD yang tidak hadir memiliki kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Ketua Komisi IV Azwar Siry mengapresiasi ketegasan Walikota Padang untuk menindak pimpinan OPD yang tidak hadir pada rapat paripurna RPJMD karena hal ini menjadi acuan kerja seluruh OPD 5 tahun ke depan.
Harapannya, hal ini tidak terjadi lagi karena sebagai pamong senior, Azwar Siry mengajak para pimpinan OPD Pemko Padang agar memberi contoh bagi bawahan tentang kedisiplinan. **
