PADANG, RELASIPUBLIK — Puluhan Karyawan Serikat Pekerja Indonesia (SPT) PT POS Indonesia Regional II Padang menduduki gedung DPRD Sumbar, Kamis (24/10)
Dalam kesempatan itu, Ketua Serikat Pekerja PT POS Kuat Martabat Sumbar Riau dan Kepri Hendri Joni mengatakan.Kedatangannya bersama kawan-kawan ke DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah mengganti jajaran direksi perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak mampu mengelola perusahaan.
Lebih lanjut, Hendri mengatakan langkah awal untuk menyelamatkan perusahaan ini adalah menukar jajaran direksi yang sudah tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, yang berdampak pada seluruhnya pihak termasuk karyawan.
“Dimana kami semua menyuarakan aspirasi ini,dengan harapan agar DPRD Sumbar menyampaikan kepada pemerintah pusat untukmenyelamatkan PT POS Indonesia,” kata Hendri.
Jika tidak ada pembenahaan managemen perusahaan,maka perusahaan ini akan hancur dan ribuan orang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja nantinya.” terang Hendri
Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan kita menyuarakan hal yang sama,yaitu perbaikan pengelolaan managemen perusahaan dan penggantian direksi,” katanya.
Sebelumnya, pihak kami telah melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden Jokowi. Namun, pihak Kementerian BUMN sampai saat ini belum juga melakukan penggantian.
“Kami berharap di kabinet yang baru ini ada perbaikan sehingga PT POS kembali bangkit,” ujarnya.
Beragam kebijakan yang dimunculkan direksi pusat tidak berdampak pada kebaikan namun kemunduran, salah satunya yakni menggunakan sistem kemitraan untuk merekrut pengantar surat yang dibawa dengan gaji yang rendah.Jelas Hendri.
“Ini bertentangan dengan aturan undang-undang, karena pekerjaan wajib harus dilaksanakan oleh pegawai organik. Selain itu pembangunan yang dilakukan tidak membuat perusahaan bertambah maju,” katanya.
Selain itu, perusahaan juga melakukan diskriminasi terhadap Serikat Pekerja PT POS Kuat Bermartabat yang tidak difasilitasi melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut.
“Sementara serikat pekerja yang lain difasilitasi dengan uang perjalanan sementara kita pergi tidak dibantu malah gaji yang dipotong,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut , anggota komisi II DPRD Sumbar Nurfiman Wansyah yang menerima aspirasi puluhan karyawan PT POS tersebut, ia mengatakan.Aspirasi yang sudah disampaikan tersebut akan diperjuangkan.
Untuk itu,Nurfirman selaku anggota Dewan minta,apa yang menjadi tuntutan dalam aspirasi ini sebaiknya harus dibuat secara tertulis sehingga dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan DPRD Sumbar.
“ Jika bahan lengkap kita akan panggil manajemen PT POS Indonesia Regional II Padang untuk meminta kejelasan terkait laporan kawan-kawan ini,” kata Nurfirman.yang juga di damping oleh anggota dewan lainya yakni Budiman, S Malabo Garang S.Ag. MM dan Hj.Yunisra Syahiran, Spd .(Dewi)
