Oleh: Redaksi Relasi Publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar proyek pembagian logistik biasa. Ia adalah investasi peradaban. Di dalam setiap porsi makanan yang disajikan, ada harapan tentang pertumbuhan fisik, kecerdasan otak, dan masa depan generasi emas Indonesia. Namun, apa jadinya jika “piring” anak-anak kita justru dikerubuti oleh praktik permainan kotor dan tangan-tangan jahil yang haus keuntungan?
Langkah LSM PETA yang melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan dapur MBG di Pesisir Selatan ke Polda Sumbar baru-baru ini menjadi alarm keras. Isu mengenai permintaan “selisih keuntungan” yang tidak proporsional dan ketidaktransparanan keuangan bukan sekadar urusan dapur, melainkan ancaman nyata bagi kualitas gizi yang diterima anak-anak sekolah.
Secara logika sederhana, setiap rupiah yang “disunat” atau dialihkan secara ilegal dari pengusaha dapur akan berdampak langsung pada kualitas bahan baku. Jika margin pengusaha ditekan melalui pungutan tidak resmi, maka kompromi yang paling mungkin dilakukan adalah menurunkan standar bahan makanan—entah itu protein yang dikurangi, sayuran yang tidak segar, atau porsi yang menyusut.
Dalam konteks ini, transparansi bukan lagi soal administratif, melainkan soal etika kemanusiaan. Membiarkan praktik “permainan kotor” dalam program gizi sama saja dengan membiarkan masa depan anak-anak kita dikorupsi secara perlahan.
Kasus yang mencuat di Pesisir Selatan harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk melakukan “bersih-bersih” sejak dini. Kita tidak ingin program mulia ini layu sebelum berkembang hanya karena sistem pengawasannya yang keropos.
Dukungan publik terhadap langkah hukum di Ditkrimsus Polda Sumbar harus terus mengalir. Kita perlu memastikan bahwa:
- Rantai Pasok Terlindungi: Pengusaha dapur lokal harus bekerja dalam iklim usaha yang sehat, tanpa tekanan dari oknum yang merasa memiliki wewenang lebih.
- Audit Berkala: Pengelolaan keuangan harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan secara publik.
- Efek Jera: Jika terbukti ada penyelewengan, tindakan tegas tanpa pandang bulu adalah satu-satunya cara mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Jangan biarkan cita-cita besar mencerdaskan kehidupan bangsa kandas di meja-meja negosiasi gelap. Transparansi adalah bumbu utama dalam setiap masakan yang disajikan untuk anak bangsa. Tanpa itu, makanan paling bergizi sekalipun akan terasa hambar karena dicampur dengan ketidakadilan.
Mari kita kawal bersama proses hukum ini. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya soal siapa yang mengelola dapur, tapi soal masa depan mereka yang memakannya.
