SUMBAR, RELASIPUBLIK – Belum selesainya persoalan uang ganti kerugian bagi pemilik tanah sampai saat ini menghambat proses pembangunan jalan tol seksi Padang-Sicincin.
Para pemilik sah atas beberapa objek bidang tanah hak milik kaum sekaligus pemegang beberapa NIS bidang tanah jalan tol seksi Padang-Sicincin melalui kuasa hukumnya Afriendi Sikumbang, SH, MH & Associates sudah pula menyurati Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru pada 22 Agustus 2022.
“Klien kami merupakan pemilik sah 6 objek bidang tanah hak milik kaum yang terletak di Korong Toboh Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung sebagaimana tercatat pada NIS 162,163, 165, 166, 167, dan 168,” ungkap Afriendi Sikumbang, selaku kuasa hukum usai rapat di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 2 September 2022.
Menurut Afriendi Sikumbang, secara administrasi dan persyaratan, pemegang NIS tersebut telah memenuhi ketentuan hukum untuk menerima pembayaran uang ganti kerugian lahan tol.
“Namun hingga saat ini, klien kami tidak mendapat kepastian hukum dari pihak terkait untuk pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana diharapkan,” cakapnya.
Menurut Afriendi, tak dibayarkannya uang ganti kerugian karena ada surat surat sanggahan yang masuk ke BPN Sumatera Barat.
“Surat sanggahan ini kami nilai hanya untuk menghalang-halangi pemilik yang berhak menerima Uang Ganti Kerugian serta upaya memperlambat pembangunan jalan tol Padang-Sicincin,” tegasnya.
Ironisnya, ujar Afriendi Sikumbang, semua surat sanggahan yang disampaikan kepada Kanwil BPN Sumatera Barat tersebut telah melewati waktu masa sanggah selama 14 hari sejak diumumkannya Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif oleh BPN atau pemerintah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Oleh karena itu, seharusnya pihak Kanwil BPN Sumatera Barat melanjutkan proses pembayaran uang ganti kerugian kepada klien kami yang berhak atas objek bidang tanah tersebut,” tukuknya.
Dikatakan Afriendi Sikumbang, aksi oknum yang melakukan penyanggahan berulang-ulang, bahkan mengklaim semua objek tanah sebagai hak milik kaumnya, sehingga menghambat orang lain menerima uang pergantian yang telah memenuhi persyaratan atau ketentuan adalah aksi mafia tanah.
“Kami mendesak BPN bersikap tegas. Seharusnya Kanwil BPN tidak menanggapi. Sebab aksi mereka merupakan upaya menghambat proses pembangunan jalan tol,” tegasnya. (*)
