Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMAPOLITIKTERBARU

Dukung Penertiban PKL, Tajeri Minta Pemkab Barito Utara Pikirkan Nasib Pedagang Kecil

25
×

Dukung Penertiban PKL, Tajeri Minta Pemkab Barito Utara Pikirkan Nasib Pedagang Kecil

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H

MUARA TEWEH, RELASI PUBLIK – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., mengingatkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar konsisten melaksanakan peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan. Menurutnya, regulasi tidak boleh hanya menjadi dokumen formal tanpa pelaksanaan nyata di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tajeri di Muara Teweh, Selasa (17/11/2026). Ia menyoroti pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai Perda, termasuk regulasi tentang ketertiban umum dan penataan pedagang kaki lima (PKL).

“Kita buat Perda tuh, mohon maaf, bukan hanya dengan omong kosong loh,” ujar Tajeri kepada awak media.

Politisi senior Partai Gerindra dari Fraksi Karya Indonesia Raya itu menilai, pembentukan Perda harus diikuti kesiapan pelaksanaan, pengawasan, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai.

Menurutnya, tanpa perencanaan dan kesiapan tersebut, tujuan pembentukan regulasi sulit diwujudkan. Padahal, proses penyusunan Perda juga membutuhkan anggaran dan pembahasan yang tidak sedikit.

Perda Sarang Burung Walet Perlu Dievaluasi

Tajeri juga menyinggung Perda tentang pengelolaan sarang burung walet yang dinilainya perlu dievaluasi. Ia mempertanyakan sejauh mana regulasi tersebut telah memberikan hasil nyata bagi daerah, terutama dari sisi penerimaan pendapatan maupun implementasinya.

Ia menegaskan, pelaksanaan aturan harus dilakukan secara konsisten dan disertai keteladanan aparatur pemerintah. Jangan sampai masyarakat dituntut mematuhi aturan, sementara penerapannya justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi jangan hanya kita bisa membuat, tapi kita tidak bisa menjalankan,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD, Tajeri menyebut lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, ia mengaku telah berulang kali mendorong perangkat daerah terkait agar menjalankan Perda secara serius, konsisten, dan terukur.

Dukung Penertiban, Nasib Pedagang Kecil Jangan Diabaikan

Terkait penertiban PKL, Tajeri menyampaikan apresiasi terhadap langkah Tim Gabungan Penegakan Perda Kabupaten Barito Utara. Penertiban tersebut mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, serta Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Penataan PKL.

Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Utara, Suparmi A. Aspian, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan setelah melalui tahapan sosialisasi selama lima bulan serta pemberian Surat Peringatan (SP) I, II, dan III.

Sementara itu, Kabid Trantibum, Muhammad Fitri, menyebut penanganan pelanggaran dalam kegiatan tersebut masih bersifat pembinaan dan belum memasuki tahap yustisi.

Tajeri menyatakan mendukung penegakan Perda demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, pedagang kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah daerah diharapkan memikirkan solusi konkret, termasuk kemungkinan penataan lokasi berjualan yang lebih tertib dan layak.

Dengan demikian, penegakan Perda tetap berjalan, sementara keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga tidak terabaikan.

(ca)