Pengaduan mencakup dugaan penyimpangan penyertaan modal daerah ketidaksesuaian setoran saham, penerbitan HGB, investasi infrastruktur APBD, hingga penggunaan dana dividen. GERTAK SUMBAR meminta pemeriksaan independen, penelusuran aliran keuangan, dan pertanggungjawaban hukum pihak- pihak terkait.
JAKARTA, 16 NOVEMBER 2026 – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR) secara resmi menyampaikan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT. ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT. PIP) kepada tiga institusi penegak hukum di tingkat pusat, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kortastipidkor Polri), dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jampidsus Kejagung).
Adapun para pengadu GERTAK SUMBAR terdiri dari: Aryanda Putra, S.H. Dr. Muhammad Jamil, S.Sos.I. M.A. Viedro Bernanda Fitraski, S.H. Fadhli Hakimi, S.E. Ilham Priduan Zulfira, S.P
Langkah ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong peneqakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel, khususnya terhadap pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari keuangan publik
Pengaduan tersebut menguraikan rangkaian peristiwa sejak 1994 hingga perkembangan terakhir pada 2026, yang berkaitan dengan pengadaan tanah, penyertaan modal daerah, hubungan investasi antaRp.erseroan, penguasaan dan pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 108 Ha, perubahan komposisi kepemilikan saham, penerimaan dividen, serta penggunaan dana perusahaan.
GERTAK SUMBAR memandang persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai sengketa bisnis atau persoalan administrasi korporasi semata. Terdapat sejumlah indikasi dan dokumen yang perlu diuji secara mendalam untuk memastikan apakah pengelolaan kekayaan daerah telah dilaksanakan sesuai hukum, apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, dan apakah keuangan daerah mengalami, kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.
108 Ha TANAH DARI APBD, BAGAIMANA STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA?
Persoalan ini bermula dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membangun kawasan industri pada awal 1990-an. Dalam rangka mewujudkan kawasan tersebut, pemerintah daerah melakukan pembebasan tanah seluas kurang lebih 108 Ha di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan menggunakan dana APBD senilai sekitar Rp. 1.958.776.505.
Tanah tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. ARP senilai Rp. 3.000.000.000 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1995.
Namun, dalam perjalanan pengelolaan investasi tersebut, muncul sejumlah persoalan yang hingga kini memerlukan kejelasan pertanggungjawaban hukum dan keuangan.
Salah satu persoalan mendasar adalah ketidaksesuaian komposisi kepemilikan saham.
Perda Nomor 5 Tahun 1995 menetapkan kepemilikan saham pemerintah daerah sebesar 51% dan pihak swasta sebesar 49%. Sementara itu, Akta Pendirian PT. ARP Nomor 183 mencatat komposisi kepemilikan sebesar 50% berbanding 50%.
Selain itu, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 8 September 1999 mencatat bahwa pihak swasta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyetoran modal yang dipersyaratkan dalam pendirian perseroan.
Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan perubahan ketentuan penyetoran saham melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Juni 1999, yang membuka mekanisme penyertaan tanah seluas 108 Ha dengan nilai Rp. 5.000 per meter persegi atau setara Rp.5.400.000.000.
Terdapat selisih Rp. 2.400.000.000 dibandinqkan nilai penyertaan tanah sebesar 3.000.000.000 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1995.
Mekanisme penilaian, dasar hukum perubahan setoran modal, pencatatan capital gain dan goodwill, serta pengaruhnya terhadap pemenuhan kewajiban modal pihak swasta menjadi bagian penting yang harus diperiksa.
GERTAK SUMBAR meminta aparat penegak hukum menelusuri apakah mekanisme tersebut telah memenuhi ketentuan hukum perseroan, memperoleh persetujuan korporasi yang sah, dan didukung penilaian serta bukti penyetoran yang dapat dipertanggungjawabkan.
AUDIT INVESTIGATIF MENGUNGKAP SEJUMLAH PERSOALAN PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI
Persoalan semakin berkembang ketika tanah yang menjadi objek penyertaan modal tersebut kemudian digunakan dalam hubungan investasi PT. ARP. dan PT. PIP. Dalam dokumen yang menjadi dasar pengaduan, tanah tersebut disebut telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. PIP, sementara sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak diproses sebagaimana dipersoalkan dalam hasil pemeriksaan.
Berdasarkan simpulan dan rekomendasi audit investiqatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang dirujuk dalam pengaduan, terdapat sejumlah permasalahan, antara lain tidak diprosesnya HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ketidaksesuaian pemenuhan setoran modal pihak swasta, serta tambahan investasi pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD senilai Rp. 7.841.822.156,02 yang tidak dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT. ARP dan PT. PIP.
Selain itu, surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/ 05/2023 tanggal 19 Mei 2023 turut menjadi salah satu dokumen yang diminta GERTAK SUMBAR untuk diperiksa secara utuh. Surat tersebut berkaitan dengan risiko kehilangan aset tanah seluas 108 Ha serta risiko tidak diperolehnya dividen dan uang pemasukan akibat perubahan hak.
Bagi GERTAK SUMBAR, temuan dan dokumen tersebut harus menjadi dasar bagi pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Aparat penegak hukum perlu memastikan riwayat pembebasan tanah, penyerahan, penyertaan modal, penerbitan HGB, transaksi dengan pihak ketiga, serta aliran manfaat ekonomi dari pemanfaatan kawasan industri.
Tanah yang dibebaskan menggunakan uang publik tidak boleh kehilangan kejelasan status, penguasaan, dan pertanggungjawabannya.
DUGAAN PENGGUNAAN DANA DIVIDEN Rp. 540 JUTA JUGA HARUS DITELUSURI
GERTAK SUMBAR turut menyoroti persoalan penerimaan dividen dan penggunaan dana PT. ARP.
Dalam dokumen yang dirujuk, PT PIP disebut membagikan dividen bersih sebesar Rp. 1.530.000.000 kepada PT ARP. pada Oktober 2014. Selanjutnya, berdasarkan risalah RUPS PT. ARP tanggal 29 Juni 2016, pembagian dividen tersebut diputuskan untuk ditunda dan ditempatkan pada rekening khusus atau escrow account sambil menunggu hasil audit BPKP
Di sisi lain, laporan dan dokumen keuangan yang menjadi bagian dari pengaduan mencatat penggunaan dana PT ARP. oleh Direktur Utama sebesar Rp.162.758.243 pada 2014 dan Rp. 377.335.040 pada 2015, dengan total Rp. 540.093.283.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebut belum menerima bagian dividen yang menjadi hak ekonominya.
Rangkaian tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui pemeriksaan keuangan secara menyeluruh: bagaimana aliran dana dividen tersebut, di mana dana ditempatkan, siapa yang memiliki kewenangan atas rekeningnya, atas dasar apa dana digunakan, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya kepada perseroan dan para pemegang saham.
GERTAK SUMBAR meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada laporar keuangan, tetapi juga menelusuri rekening koran, bukti transfer, dokumen persetujuan, transaksi pihak terafiliasi, dan pihak-pihak yang menerima manfaat dari setiap penggunaan dana.
RIWAYAT PENANGANAN PERKARA HARUS DIPERIKSA SECARA INDEPENDEN
Persoalan penyertaan modal PT. ARP dan PT. PIP sebelumnya pernah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Berdasarkan dokumen yang dirujuk dalam pengaduan, penyidikan dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tanggal 14 September 2021.
Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempuh sejumlah langkah penyelesaian melalui jalur keperdataan dan pendampingan hukum.
Selanjutnya, pada 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg mengabulkan sebagian permohonan pemeriksaan perseroan PT ARP dan memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan dengan melibatkan ahli yang ditunjuk melalui BPKP.
GERTAK SUMBAR menghormati proses dan kewenangan hukum yang telah ditempuh oleh institusi sebelumnya. Namun, penghentian penyidikan pada 2021 bukan alasan untuk menutup ruang pemeriksaan terhadap fakta, dokumen, atau dugaan perbuatan lain yang mungkin belum menjadi objek penanganan sebelumnya dan secara hukum masih dapat ditindaklanjuti.
Karena itu, kami meminta ketiga institusi penegak hukum untuk memeriksa secara cermat riwayat penanganan perkara, dasar dan ruang lingkup penghentian penyidikan, hasil audit investigatif, serta perkembangan hukum setelah penghentian penyidikan tersebut.
Kami tidak sedang menyimpulkan adanya kesalahan atau konflik kepentingan dalam penanganan perkara sebelumnya. Yang kami tuntut adalah keterbukaan informas yang dapat diperoleh melalui mekanisme hukum, pemeriksaan independen, serta kepastian tindak lanjut berdasarkan fakta dan bukti,.
TUJUH TUNTUTAN GERTAK SUMBAR KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM
Atas dasar keseluruhan fakta dan dokumen yang disampaikan, GERTAK SUMBAR menegaskan bahwa pengaduan ini harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti pada penerimaan administratif.
Adapun tuntutan dan permintaan kami kepada institusi penegak hukum adalah sebagai berikut:
PERTAMA, KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK)
Melakukan verifikasi, penelaahan, dan pendalaman secara independen terhadap seluruh dokumen dan rangkaian dugaan penyimpangan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. ARP. dan PT. PIP.
Menguji terpenuhi atau tidaknya kriteria kewenangan KPK berdasarkan Pasal 11 UU KPK, termasuk keterlibatan penyelenggara negara dan indikasi kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum.
Menelusuri peran masing-masing pihak, aliran dana, manfaat ekonomi, status aset, perubahan komposisi saham, serta pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan daerah.
Melaksanakan koordinasi idan/atau supervisi terhadap penanganan perka ra ( Kepolisian dan Kejaksaan sepanjang diperlukan dan sesuai kewenangan berdasarkar peraturan perundang-undangan.
KEDUA, KEPADA KORP.S PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLRI (KORTASTIPIDKOR POLRI):
Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui penelaahan serta langkah penyelidikan dan/atau penyidikan sesuai kewenangan apabila ditemukar dasaryang cukup.
Menelusuri aliran dana dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penyertaan modal, penjualan atau pengalihan tanah, penerimaan dividen, penggunaan dana perusahaan, serta transaksi dengan pihak terafiliasi.
Melakukan penelusuran dan pengamanan aset yang berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan hukum Mengidentifikasi peran pihak-pihak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan koRp.orasi, transaksi tanah, penggunaan keuangan, dan penerimaan manfaat ekonomi.
KETIGA, KEPADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA (JAMPIDSUS KEJAGUNG):
Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap materi pengaduan serta dokumen pendukung untuk menentukan langkah hukum yang dapat dilakukan dalam lingkup kewenangan Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.
Memeriksa riwayat penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, khususnya dasar, ruang lingkup, dan pertimbangan hukum diterbitkannya SP3 tanggal 14 September 2021, termasuk dokumen hasil penyidikan dan audit yang mendasarinya.
Menilai apakah terdapat fakta, transaksi, atau dugaan perbuatan lain yang berbeda dari objek penyidikan sebelumnya dan masih dapat ditindaklanjuti menurut ketentuan hukum.
Memastikan bahwa apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup, pengaduan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, ketentuan daluwarsa, dan hak setiap pihak.
KEEMPAT, KEPADA KETIGA INSTITUSI PENEGAK HUKUM:
Melakukan penelusuran menyeluruh terhadap status hukum dan penguasaan tanah seluas kurang lebih 108 Ha, mulai dari pengadaan, penyerahan, penyertaan modal penerbitan HGB, perubahan dan pemecahan bidang, hingga transaksi dengan pihak ketiga.
KELIMA, MEMERIKSA DAN MEREKONSILIASI SELURUH KOMPONEN KEUANGAN DAN INVESTASI DAERAH.
Pemeriksaan tersebut harus mencakup setoran modal pihak swasta, perubahan nilai penyertaan, investasi infrastruktur APBD sebesar Rp. 7.841.822.156,02, dividen Rp. 1.530.000.000, serta penggunaan dana perusahaan sebesar Rp. 540.093.283.
Kami meminta koordinasi dengan BPK, BPKP, dan/atau lembaga pemeriksa yang berwenang untuk memastikan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
KEENAM, MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN SELURUH PIHAK BERDASARKAN PERAN DAN PERBUATANNYA.
Pemeriksaan harus mencakup pihak swasta, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pejabat pemerintah daerah, serta pihak lain yang mempunyai keterkaitan berdasarkan dokumen dan alat bukti. Tidak boleh ada pihak yang dikecualiķan da pemeriksaan apabila terdapat dasar yang relevan, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang ditetapkan bersalah hanya karena jabatan, kedudukan, atau hubungan korporasinya.
KETUJUH. MEMASTIKAN KEJELASAN STATUS PENANGANAN DAN PERKEMBANGAN PENGADUAN.
Kami meminta adanya kepastian penerimaan pengaduan, mekanisme tindak lanjut, koordinasi antarlembaga apabila diperlukan, serta penyampaian informasi perkembangan penanganan melalui saluran komunikasi yang sesuai dengan ketentuan hukum.
JANGAN BIARKAN PERSOALAN ASET DAERAH BERLARUT-LARUT TANPA KEPASTIAN HUKUM
GERTAK SUMBAR menegaskan bahwa penyampaian pengaduan kepada tiga institusi penegak hukum tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun tuduhan terhadap individu atau mendahului proses penegakan hukum.,
Kami menyerahkan penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta besaran kerugian keuangan negara kepada aparat dan lembaga pemeriksa yang berwenang.
Angka-angka yang kami sampaikan merupakan komponen nilai ekonomi yang teridentifikasi dari dokumen dan masih memerlukan verifikasi, rekonsiliasi, serta audit. Kami tidak menyatakan seluruh komponen tersebut sebagai kerugian keuangan negara yang telah final.
Namun, kami menilai persoalan ini memiliki kepentingan publik yang besar. Terdapat tanah yang dibebaskan menggunakan APBD, penyertaan modal daerah, pembangunan infrastruktur dari uang publik, serta hasil usaha kawasan industri yang hak dan pertanggungjawabannya harus mendapatkan kejelasan.
Oleh karena itu, kami meminta KPK, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus Kejaksaan Agung untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, independen, dan terukur. Kami juga mendorong adanya koordinasi antarlembaga agar penanganan persoalan ini tidak terfragmentasi, saling menunggu, atau justru menimbulkan kekosongan tindak lanjut
Kami tidak meminta aparat penegak hukum membenarkan dugaan kami. Kami meminta aparat penegak hukum membuktikan atau membantah dugaan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi GERTAK SUMBAR, persoalan ini bukan hanya tentang dua perseroan, ul hanya tentang komposisi saham, dan bukan hanya tentang sebidang tanah. In// 8 menyangkut integritas pengelolaan keuangan daerah, perlindungan aset publik, dan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kekayaan daerah dikelola.
108 Ha bukan sekadar angka di atas peta. Di dalamnya terdapat uang rakyat, penvertaan modal daerah, hak ekonomi pemerintah, dan kepentingan masyarakat Sumatera Barat yang wajib dilindungi.
Kami akan mengawal pengaduan ini melalui jalur konstitusional, profesional, dan bertanggung jawab hingga terdapat kejelasan atas status aset, pengelolaan investasi, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat
SELAMATKAN ASET DAERAH. TELUSURI ALIRAN KEUANGAN. TEGAKKAN AKUNTABILITAS!
Demikian pernyataan resmi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR).
16 November 2026
Kontak Media: GERTAK SUMBAR NARAHUBUNG: 085218218283 (Aryanda Putra ), 085805279072 (Edo)













