“Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan produk farmasi dan alat kesehatan, khususnya pada produk dengan jumlah permintaan yang tinggi,” ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Jodi Mahardi, Minggu (04/07/2021).
Terkait pemenuhan tersebut, ungkap Jodi, Kemenkes (Kementerian Kesehatan) terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Kemenperin (Kementerian Perindustrian), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk percepatan pemenuhan kebutuhan nasional melalui industri farmasi dan alkes dalam negeri.
Di samping itu, imbuh Jodi, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alkes pada masa PPKM Darurat ini.
“Ini masa genting, bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi, sekali lagi hukuman pasti menanti. Saya ulangi lagi, hukuman pasti menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan mengeksploitasi masa darurat untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Jodi juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menimbun obat-obatan dan alkes mengingat tingginya kebutuhan, khususnya obat-obatan dan alkes untuk perawatan pasien COVID-19.
“Bagi masyarakat umum yang tidak menghadapi situasi kritis merawat pasien COVID-19 jangan menimbun oksigen, kita prioritaskan untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudari kita saat ini. Distributor dan pelaku penimbun oksigen dan obat-obatan penting untuk perawatan COVID-19 adalah musuh masyarakat dan akan ada ganjarannya,” tegasnya.
Pemerintah, ujar Jodi, terus mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dengan mengutamakan industri dalam negeri.
Selain itu, untuk perawatan pasien, pemerintah juga menyiapkan rumah sakit lapangan baru di beberapa titik kritis di berbagai wilayah. Juga disiapkan tenda pleton yang dimiliki oleh seluruh jajaran di kepolisian, TNI, kementerian, dan lembaga yang akan didirikan di seluruh Pulau Jawa dan Bali.
“Pemerintah saat ini menyiapkan beberapa tempat untuk penanganan pasien COVID-19, di antaranya ada Rumah Susun Nagrak, Rumah Susun Pasar Rumput, Wisma Atlet, dan asrama haji. Peruntukan fasilitas tersebut akan ditentukan Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 berdasarkan kriteria urgensi penanganan pasien COVID-19,” imbuhnya.
Menutup keterangan persnya, Jodi menyampaikan keyakinannya bahwa sebagai kesatuan bangsa Indonesia siap saling membantu dalam menghadapi pandemi ini, termasuk dengan mematuhi dan melaksanakan PPKM Darurat.
“Tetap di rumah, selalu memakai masker, lebih baik didobel, rajin cuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan. Tetap bersatu melawan COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan menyehatkan seluruh bangsa Indonesia,” tandasnya. (TGH/UN)
