JAKARTA, RELASI PUBLIK – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan tingkat nasional. Penghargaan terbaru ini berupa insentif fiskal dari Pemerintah Pusat, yang diberikan karena upaya Pemprov Sumbar dalam menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya dinilai berhasil.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/09/2024). Dalam momen tersebut, Gubernur Mahyeldi merasakan kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sumbar yang telah berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Sebanyak 130 daerah, termasuk 9 provinsi, 22 kota, dan 99 kabupaten, ditetapkan sebagai penerima Insentif Fiskal Bidang Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp 775 miliar, yang melibatkan provinsi-provinci lain seperti Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemberian insentif fiskal ini menjadi indikator nyata keberhasilan program pemerintah dalam menangani isu kemiskinan.
Baca juga : Pemprov Sumbar Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
Dalam pidatonya, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan optimisme bahwa pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia. Dia mengungkapkan, pada Maret tahun lalu, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 1,12%, namun turun menjadi 0,83% pada Maret tahun ini. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti perlunya akurasi data sasaran, konvergensi program, dan kualitas pelaksanaan.
Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, dalam menjaga dan memperkuat tren penurunan ini. Ia juga menekankan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. “Penting untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) demi meningkatkan efektivitas program,” ungkapnya.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Mahyeldi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan yang diberikan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumbar. Ia menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal dan kementerian/lembaga terkait.
“Alhamdulillah, berkat ridho Allah SWT dan kolaborasi banyak pihak, upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Sumbar dapat berjalan sesuai harapan dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat,” ungkap Gubernur Mahyeldi. Penetapan Sumbar sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem juga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 353 Tahun 2024, yang memberikan insentif fiskal berkisar antara Rp 5 hingga 7,2 miliar kepada daerah terpilih.
Dengan insentif fiskal ini, Gubernur berharap Pemprov Sumbar dapat lebih efektif dalam melaksanakan program-program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menciptakan solusi bagi masalah kemiskinan. Gubernur menegaskan bahwa upaya kolaboratif yang telah terjalin harus dilanjutkan hingga penanganan kemiskinan ekstrem di Sumbar tuntas. Jika memungkinkan, pendekatan serupa juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah sosial lainnya di masa depan, demi mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Sumbar. (Adpsb)
