SUMBAR, RELASI PUBLIK– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Acara yang dihadiri oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., serta para Bupati, Wali Kota, dan kepala OPD se-Sumatera Barat ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah strategis pembangunan perumahan di daerah.
Gubernur: Rumah Adalah Pondasi Kesejahteraan
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar urusan fisik, tetapi menyangkut peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan. Ia menjadi pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, dan pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menyoroti tantangan besar pembangunan perumahan di Sumbar, seperti masih tingginya backlog, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, serta permukiman kumuh yang membutuhkan penanganan terpadu. Oleh karena itu, Gubernur mendorong inovasi pembiayaan, keterlibatan sektor swasta, dan pembangunan rumah yang ramah lingkungan serta tahan bencana.
6.577 Unit Rumah MBR Dibangun di Sumbar Sepanjang 2025
Gubernur Mahyeldi juga mengungkapkan bahwa hingga September 2025, telah tercatat pembangunan 6.577 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Barat. Pembangunan ini bersumber dari dana APBD kabupaten/kota, CSR, hingga program subsidi pemerintah pusat.
“Program ini sejalan dengan Misi Pemprov, yaitu membangun nagari berbasis kemajuan dan infrastruktur yang berkeadilan serta siap tanggap bencana,” tambahnya.
Penghargaan untuk Pemda dan Mitra Pembangunan
Dalam kesempatan itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., menyerahkan penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai berkontribusi dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Beberapa penghargaan yang diberikan antara lain:
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, atas kontribusi dan dukungan dalam pembangunan perumahan di Sumbar.
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam, sebagai daerah dengan penganggaran bidang perumahan terbaik melalui APBD.
Wali Kota Padang, atas kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah MBR.
BTN Wilayah Sumbar, sebagai bank penyalur KPR FLPP terbanyak.
DPD Real Estate Indonesia Wilayah Sumbar, atas peran aktif membangun perumahan untuk MBR.
Dirjen PKP: Tidak Ada Lagi Multitafsir Soal Tiga Juta Rumah
Dalam arahannya, Dirjen Imran menekankan bahwa program Tiga Juta Rumah adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan bersama oleh seluruh jajaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah.
“Backlog kita masih sangat tinggi. Ada 9,9 juta KK belum punya rumah, dan 26,9 juta jiwa tinggal di rumah tidak layak. Maka program ini bukan pilihan, tetapi keharusan,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh daerah untuk segera mengimplementasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi PBG untuk rumah MBR, agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah layak huni.
Sinergi Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan
Rapat evaluasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam menyukseskan pembangunan perumahan. Sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi fondasi dalam menciptakan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Barat.
“Dengan gotong royong dan komitmen bersama, Sumatera Barat siap mendukung target 3 juta rumah dan membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat,” tutup Gubernur Mahyeldi. (Adpsb/Anto)
