Relasi Publik|Jakarta
Dalam kesempatannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, situasi dan tantangan pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk terus menyatukan langkah dalam mempercepat belanja dan pemanfaatan anggaran tahun 2021. Menurutnya, percepatan itu perlu dilakukan agar dapat mendukung pergerakan ekonomi nasional, menjadi daya ungkit kesejahteraan bangsa, dan memberikan manfaat yang tepat sasaran juga tepat guna bagi masyarakat Indonesia.
“Government spending harus menjadi stimulus dan Kementerian Kominfo perlu meningkatkan kecepatan dan percepatan realisasi serta daya serap anggaran untuk mendorong likuiditas perekonomian masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2021, dari Jakarta, Kamis (09/09/21).
Satu tahun lebih melewati pandemi Covid-19, menurut Menteri Johnny laju aktifitas masyarakat di berbagai sektor telah banyak berubah. Merespons perubahan itu, Pemerintah Indonesia melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan pandemi melalui pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi nasional.
“Pemerintah menetapkan bahwa belanja infrastruktur akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital, mendorong efisiensi logistik, dan memperluas konektivitas,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan ketersediaan infrastruktur dan layanan digital menjadi semakin krusial, terlebih di tengah pandemi Covid-19.
“Mengingat saat ini, koneksi internet sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Percepatan transformasi digital menjadi keharusan untuk meningkatkan internet link rasio, memperkecil disparitas digital, to bridge the digital divide, menghubungkan yang belum terhubung tanpa meninggalkan yang lain,” tandasnya.
Alokasi 87% untuk Program Prioritas
Kementerian Kominfo sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator transformasi digital memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran secara akuntabel dan kredibel melalui pendekatan good governance.
Menurut Menteri Johnny, dalam tahun anggaran 2021 setelah beberapa kali mengalami perubahan DIPA, Kementerian Kominfo mendapat PAGU sebesar Rp23,97 triliun atau hampir tiga kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp8,09 triliun.
“Untuk mendorong pelaksanaan agenda akselerasi transformasi digital indonesia, 87% anggaran tahun ini dialokasikan untuk membiayai berbagai program prioritas, yang mendukung transformasi digital nasional,” ujarnya.
Program prioritas sektor komunikasi dan informatika antara lain percepatan pemerataan konektifitas telekomunikasi berupa penyediaan akses internet, penggelaran stasiun pemancar sinyal atau Base Transceiver Station (BTS) 4G, dan peningkatan kapasitas satelit.
“Program prioritas lainnya yakni penguatan kualitas sumber daya manusia digital atau talenta digital, dibawah agenda Indonesia Makin Cakap Digital, pembangunan Pusat Data Nasional, persiapan migrasi penyiaran televisi analog ke digital, serta penguatan komunikasi publik untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Menkominfo.
Menurut Menteri Johnny, momentum Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2021 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan komitmen pengelola keuangan untuk memastikan percepatan implementasi transformasi digital dan dikelola secara akuntabel serta terpercaya.
“Saya ucapkan selamat kepada satuan kerja yang telah meraih prestasi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kerja keras seluruh jajaran menghasilkan apresiasi,” ujarnya.
Selanjutnya, Menteri Johnny mengajak civitas Kementerian Kominfo untuk terus menjaga semangat dan capaian yang telah diraih, terutama dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, kredibel dan berintegritas.
“Kita juga terus tingkatkan kinerja bersama kita dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital nasional menuju Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” tandasnya.
Rapat Koordinasi Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dengan tema Sinergi Pengelola Keuangan dalam Rangka Akselerasi Transformasi Digital untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan secara daring yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba.
Konter Kontraksi Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sebuah instrumen yang luar biasa, terutama di masa pandemi yang telah menyebabkan siklus ekonomi kontraksi.
“APBN bekerja keras untuk mengkonter siklus kontraksi itu menjadi siklus pemulihan, tentu ini membutuhkan resource yang sangat banyak,” ujarnya.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, dalam RAPBN Tahun 2020, 2021 dan 2022 yang sedang dibahas dengan DPR, Pemerintah terus mendesain agar APBN menjadi instrumen dan sekaligus policy untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun pada saat yang sama, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada instrumen APBN.
“Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, memperbaiki kualitas dan produktifitas dari sumber daya manusia kita, meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik,” jelasnya.
Belanja dalam rangka untuk membangun infrastruktur, termasuk di bidang teknologi komunikasi, infrastruktur konektivitas, dan mendukung mobilitas menjadi sangat penting.
“Tidak hanya ini yang akan meningkatkan pemerataan demokratisasi akses dari kegiatan ekonomi dan akses pasar, namun juga akan menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan,” papar Menteri Sri Mulyani.
Menteri Keuangan menegaskan Indonesia diprediksi akan menjadi satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Terlebih di masa pandemi Covid-19 makin mempercepat transformasi digital.
“Pandemi bahkan menjadi katalis yang luar biasa efektif yang memaksa hampir semua kegiatan, entah itu kegiatan, pendidikan dan bahkan dalam ber-religus. Oleh karena itu, kita melihat ini adalah juga merupakan suatu kesempatan,” tandasnya.
Menteri Sri Mulyani menyatakan pada tahun 2020 saat semua sektor sektor terdampak pandemi, termasuk beberapa sektor yang berhubungan dengan kesehatan mengalami tekanan yang luar biasa. Namun, sektor informasi dan komunikasi tumbuh tinggi 10,6%, sementara ekonomi Indonesia justru mengalami kontraksi 2%.
“Ini menggambarkan bahwa ada sebuah sektor dan kesempatan yang terbuka, peran digital dan industri digital saat ini akan menjadi penting di semua lini kehidupan masyarakat, termasuk di bidang perekonomian,” ujarnya.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan transformasi ke digitalisasi menjadi sebuah keharusan. Bahkan telah dipaksa dengan kondisi akibat pandemi yang tidak memberikan pilihan, namun memaksa masyarakat harus bermigrasi pada platform digital.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki visi besar untuk membangun sektor digital dengan menargetkan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN.
“Visi ini tentu terdengar ambisius, namun pemerintah memiliki dasar yang sangat kuat untuk mencapai target tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa perilaku masyarakat Indonesia memang sudah berorientasi ke digital,” jelasnya.
Mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan We Are Social, pengguna internet di Indonesia berada pada kisaran 52% dan sebagian besar diantaranya menggunakan internet secara mobile selama empat jam per hari.
Terdapat juga 370 juta Kartu SIM aktif di Indonesia yang jumlahnya lebih besar dari populasi penduduk di Indonesia. “Artinya, ada cukup signifikan penduduk Indonesia yang bahkan memiliki lebih dari satu SIM Card,” tandasnya.
Melihat berbagai potensi yang dimiliki Indonesia dan melalui visi besar tersebut, Indonesia tentu menjadi pemain digital dunia yang dalam perjalannya tidak akan mungkin tercapai tanpa pembangunan infrastruktur digital.
“Di dalam masa yang kita sekarang menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memang APBN kita difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan melindungi masyarakat serta memulihkan ekonomi,” ujarnya.(ard)
