JAKARTA, RELASI PUBLIK – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, direncanakan untuk melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik pada pekan kedua atau ketiga Desember 2024. Rencana tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, dalam rapat bersama Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, dan jajaran terkait pada Jumat (15/11/2024).
“Terkait groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik, bersamaan dengan peresmian Jalan Tol Padang-Sicincin, kami telah melakukan koordinasi intensif dengan pimpinan untuk menghadirkan Bapak Presiden. Waktu yang direncanakan adalah pada minggu kedua atau ketiga Desember 2024,” ujar Rachman Arief dalam rapat yang berlangsung di Kantor Ditjen Bina Marga.
Menanggapi rencana tersebut, Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menyatakan bahwa Pemprov Sumbar terus mempersiapkan diri untuk mendukung dan menyukseskan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Salah satunya adalah dalam hal pendanaan, yang diharapkan melibatkan Bank Nagari sebagai bank lokal milik pemerintah daerah (Pemda).
“Seperti yang kita ketahui, kehadiran Fly Over Sitinjau Lauik sangat diharapkan oleh warga Sumbar dan masyarakat luar Sumbar yang sering melintas di kawasan Sitinjau Lauik. Kami bersyukur proyek ini telah disetujui dengan anggaran sebesar 2,7 triliun melalui skema KPBU. Pemprov Sumbar juga siap mendukung pendanaan melalui Bank Nagari,” ujar Audy.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Rifda Suryani, menjelaskan bahwa pengadaan lahan untuk pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, yang merupakan proyek KPBU dengan konsorsium Hutama Karya (HK), akan mencakup area sepanjang 2,78 kilometer dengan luas total 18,7 hektare.
“Sejauh ini, Penetapan Lokasi (Penlok) tahap pertama telah dilakukan pada 5 April 2024 dengan SK Gubernur Nomor 620-2942024, seluas 10,1 hektare. Sedangkan Penlok tahap kedua, seluas 8,6 hektare, masih menunggu persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh Kementerian PUPR kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” kata Rifda.
Berdasarkan data awal, Rifda mengungkapkan bahwa proyek Fly Over Sitinjau Lauik mencakup sekitar 13 bidang lahan, dengan rincian 10 bidang tanah milik masyarakat yang sudah bersertifikat, 2 bidang kawasan hutan, dan 1 bidang jalan nasional.
“Progres hingga awal November 2024, Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) telah terbit, dan saat ini sedang dalam proses permohonan PPKH oleh Kementerian PUPR ke KLHK. Secara paralel, proses penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) KPBU antara Kementerian PUPR dan Konsorsium PT Hutama Karya juga sedang berjalan. Setelah PKS selesai, akan diajukan permohonan pengadaan tanah ke Kantor Wilayah BPN Sumbar,” tambah Rifda. (adpsb/isq)
