SUMBAR, RELASI PUBLIK – Dalam upaya meningkatkan pengelolaan media sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pimpinan (Biro Adpim) Setdaprov Sumbar menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua Admin Media Sosial dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Istana Gubernuran pada Selasa, 17 September 2024.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterbukaan dan kreativitas dalam penyampaian informasi kepada publik. Dengan tema rapat yang mengangkat isu penguatan konten dan keterbukaan informasi, Gubernur menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika komunikasi masyarakat. Ia menekankan bahwa kecepatan dan validitas informasi kini menjadi hal yang sangat krusial.
Baca juga : Perkuat Kekompakan Dan Kinerja, Biro Adpim Sumbar Gelar Kegiatan Capacity Building
“Dalam era digital ini, masyarakat menuntut informasi yang cepat dan akurat, didukung dengan bukti yang jelas seperti foto atau video. Oleh karena itu, para Admin Medsos harus kreatif dan adaptif,” tegas Mahyeldi.
Gubernur juga mengaitkan diskusi ini dengan “teori jendela johari”, yang menggarisbawahi pentingnya perspektif orang lain dalam memahami diri sendiri. Ia mengajak para Admin Medsos untuk bersikap terbuka dan proaktif dalam menyampaikan informasi, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah.
“Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus bersifat dua arah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi, dan pemerintah harus mampu menjelaskan program yang dilaksanakan. Setiap tanggapan dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Adpim, Mursalim, melaporkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai saluran informasi pemerintah telah dilakukan oleh banyak OPD sejak 2020. Namun, ia mengakui bahwa penyajian informasi tersebut masih perlu dioptimalkan.
“Kami berharap dengan arahan langsung dari Bapak Gubernur, para Admin Medsos dapat lebih memahami kebijakan Pemprov dalam merespons fenomena sosial kemasyarakatan di Sumbar,” ungkap Mursalim.
Ia juga mencatat kehadiran 52 Admin Medsos, sebagian besar di antaranya telah bertugas lebih dari dua tahun. Mursalim berharap ke depan pengelolaan media sosial di Pemprov Sumbar dapat dilakukan secara lebih profesional, adaptif, dan menarik, sehingga media sosial bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud. (Adpsb)
