BOGOR, RELASI PUBLIK – Stabilitas pangan Sumbar dan pengendalian inflasi menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjelang keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.
Diskusi strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan berlangsung di Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf, Bogor, Minggu malam (1/2/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; Ketua DPRD Sumbar, Muhidi; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; Kajati Sumbar, Muhibudin, S.H., M.H.; Dankoarmada II, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung; serta Kepala BPS Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin.
Turut hadir sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kasat Pol PP Irwan, Kepala Dinas Pangan Iqbal Ramadipayana, Kepala Dinas Perhubungan Dedi Diantolani, Kepala BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Dinas Perindag Novrial, Kepala Badan Kesbangpol Mursalim, serta beberapa kepala biro dan perangkat daerah lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penguatan sinergi pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah pemulihan pascabencana serta menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri.
“Stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi adalah fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar seluruh daerah proaktif menjaga kondisi ekonomi di wilayahnya masing-masing,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, Pemprov Sumbar terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui langkah konkret, seperti memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga komoditas strategis penyumbang inflasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menjelaskan bahwa secara umum kondisi ketahanan pangan Sumbar masih dalam kategori aman. Namun, sejumlah komoditas seperti jagung, daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng tetap memerlukan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah.
Kepala BPS Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin, mengingatkan pentingnya fokus pengendalian inflasi di pusat-pusat perdagangan utama seperti Kota Padang, Bukittinggi, Pasaman Barat, dan Dharmasraya. Selain itu, komoditas musiman seperti cabai merah juga perlu perhatian khusus karena volatilitas harganya sangat dipengaruhi siklus produksi dan panen.
Diskusi Forkopimda ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hasil diskusi akan menjadi bahan penyampaian Gubernur dan Forkopimda Sumbar dalam Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026). (adpsb/bud)
