PADANG, RELASIPUBLIK— Pasca penyampaian aspirasi ratusan walimurid dan siswa kampus II, SMA 1 Padang ke DPRD Sumbar Selasa, 27 September 2022 lalu, akhirnya berujung solusi.
Sebelumnya, sekitar ratusan walimurid dan siswa SMA 1 Padang yang belajar pada lokal jauh (kampus II SMA Bunda kawasan Ulak Karang Padang) sudah mendatangi kantor Gubernur pada Senin, (26/9). Sehari kemudian berlanjut ke DPRD Sumbar. Aspirasinya meminta 100 lebih siswa kelas 1 kampus II agar dipindahkan ke Kampus I SMA 1 Padang yang berada di kawasan belanti Kota Padang.
Sebagaimana disampaikan, Ismail Novendra, salah seorang walimurid, bahwa sarana prasarana belajar mengajar anak anak mereka di Kampus II belum memadai, bahkan sering bolak balik ke Kampus I untuk beberapa kegiatan sekolah sehingga menyulitkan siswa mengikutinya karena jarak dan sarana transportasi pun sulit.
“Mulai dari sarana belajar mengajar di dalam kelas hingga untuk kegiatan ekstrakurikuler masih belum memadai. Kami berkeinginan anak anak kami bisa menikmati fasilitas belajar mengajar di Kampus I. Bahkan, keinginan untuk belajar di Kampus I itu , kami para walimurid pun sudah bergotongroyong membantu membelikan kursi yang kurang, termasuk perbaikan kanopi sekolah menuju lokal yang bakal ditempati anak anak kami,” jelas Ismail
Diterima Ketua DPRD dan Asisten I serta Kadis
Saat mendatangi DPRD Sumbar, para siswa dan walimurid diterima langsung Supardi, Ketua DPRD Sumbar beserta Ketua Komisi V, Daswanto dan dua anggota DPRD, Hidayat dan Nofrizon, termasuk Devi Kurnia, Asisten I dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar beserta Kabid dan Raflis, Sekwan DPRD Sumbar.
Setelah mendengar aspirasi yang disampaikan beberapa orangtua siswa, Ketua DPRD meminta Komisi V menindaklanjutinya untuk membicarakan dengan Dinas Pendidikan agar dicarikan solusi terbaik secepatnya.
“Terpenting bagi DPRD adalah jangan sampai anak anak siswa kita terlantar atau mogok bersekolah gara gara perkara ini. Sekolah anak anak kita harus segera diselamatkan dan dicarikan solusi terbaik secepatnya. Saya minta teman teman Komisi V segera membahasnya dengan Dinas Pendidikan,” kata Supardi.
Turun ke SMA 1 Padang
Pada Rabu pagi, (28/9), Ketua Komisi V didampingi Hidayat, langsung mengunjungi kampus 1 SMA 1 Padang, dan melakukan koordinasi dan diskusi bersama, Kepala Sekolah, Kabid SMA dan pihak dari Yayasan Bunda yang mengelola SMA Bunda sebelumnya.
“Niat kami datang ke sekolah adalah untuk mendiskusikan kemungkinan kemungkinan kebijakan yang mesti segera kita ambil, sekaligus melihat langsung lokal yang sudah dikirimi kursi oleh walimurid,” kata Daswanto menyampaikan tujuan kunjungan pagi tersebut.
Selaras dengan Daswanto, Hidayat menawarkan opsi bagaimana jika siswa siswa dari Kampus II bisa mengikuti proses belajar mengajar di Kampus I, karena sudah terdapat dua lokal yang siap pakai, sementara 1 lokal lagi memanfaakan ruangan laboratorium yang bisa dipakai berganti dengan siswa yang praktek.
Ditanya kepada, Lukman, Kepala Sekolah apakah secara teknis dan operasional bisa dilaksanakan, “InsyaAllah bisa dilaksanakan,” tegas Lukman.
“Ya, kita tidak ingin kejadian ini berakhir, kita tidak mau gara gara ini, apalagi sudah demo ke kantor Gubernur dan DPRD tentu berpotensi mencoreng nama baik pendidikan menengah kita di Sumbar,” tukas Daswanto.
Pihak Yayasan Bunda yang hadir pagi itu mengatakan bahwa karena awalnya yang bermohon menggunakan kampus Yayasan Bunda adalah Pihak Pemrov karena Kampus I masih kekurangan lokal saat itu, sehingga pihak Yayasan menyetujui untuk dipinjam pakai dan semu itu tertuang dalam bentuk perjanjian.
“Berhubung Ketua Yayasan Bunda berada di Jakarta, tentu kami berharap apapun kebijakan yang diambil Pemrov harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Yayasan. Bagi Yayasan, bagaimana pendidikan di Sumbar bisa maju, bahkan bagi sebagian besar pengurus Yayasan. Persetujuan pinjam pakai atau tidak disewa ini merupakan wujud kongret kepedulian kepada pendidikan. Mudah mudahn menjadi amal jariah bagi kami,” katanya.
Solusi
Alhasil, sore Rabunya, setelah Barlius, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar melakukan koordinasi langsung dengan pihak sekolah maka diambil kebijakan bahwa siswa Kampus II boleh dan bisa belajar di kampus I.
“Siswa sudah bisa belajar di Kampus I. Kita titipkan proses belajar mengajarnya di kampus I sembari pihak Dinas dalam waktu dekat akan membicarakan persoalan ini dengan pihak Yayasan Bunda karena kerjasama pinjam pakai Kampus II milik Yayasan Bunda ini tertuang dalam perjanjian, tentu secara etik perlu mesti kita bicarakan dengan pihak Yayasan,” jelas Barlius.
Menurut Kadis, kebijakan harus diambil segera karena dirinya tidak ingin siswa menjadi terlantar juga karena haru belajar di masjid misalnya. Anak anak harus belajar. Sekolah anak anak harus kita selamatkan dulu sambil menunggu pembicaraan dengan pihak Yayasan Bunda,” katanya seperti ditutrukan Kepala Sekolah SMA 1 Padang.
Dihubungi terpisah, Hidayat Anggota Komisi V, menyambut baik kebijakan diambil Kadis Pendidikan menitipkan siswa di Kampus I agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, sambil menunggu pembicaraan dengan pihak Yayasan. “Tentu mesti dibicarakan juga dengan pihak Yayasan,”ujarnya.
Hidayat juga meminta dan berharap para siswa dan walimurid dapat memahami dan menerima kebijakan Dinas Pendidikan Sumbar ini secara utuh. “Terpenting siswa kita sudah bisa belajar di Kampus I, persoalan persoalan lain kita minta Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti dengan para pihak terkait karena tentu butuh proses dan waktu. Saya berharap dan meminta para walimurid dan siswa dapat memahami dan menerima kebijakan tersebut,” harap Ketua Fraksi Gerindra ini.
Ditambahkan Hidayat, Ssoal pembangunan lokal atau rehab lokal, DPRD pun sudah sepakat akan memprioritaskan pembangunannya dengan alokasi anggaran pada 2023 nanti. Setidaknya, insyaAllah jika tidak ada hambatan, tahun ini mobiler untuk dua lokal berupa meja dan kursi sesui standar sudah saya usulkan untuk SMA 1 Padang,” tutup Hidayat sembari mengaku puas karena sudah ada solusi.**
