AROSUKA, RELASIPUBLIK – Sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Solok tentang Ranperda Perubahan APBD 2020, Kamis (13-8-2020) diruang rapat paripurna DPRD kab Solok, dipimpin oleh wakil ketua DPRD Lucki Efendi.
Hadir dalam sidang Bupati Solok diwakilkan Sekda Aswirman, Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal dan Anggota DPRD Kab Solok. Sekwan Suharme, Forkopimda Dan SKPD Pemkab Solok.
Pandangan umum Fraksi PPP disampaikan oleh Dendi, Sag, MM, diantaranya, pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan ketrampilan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah, agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2020. Sehingga muncul produk-produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah Kab. Solok atau bahkan pasar luar negeri.
Fraksi PPP juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah antara lain mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk merancang sebuah gerakan penggalangan dana umat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dendi mengatakan,” kita bisa bisa merancang sebuah lembaga SOLOK FOUNDATION yang merupakan lembaga donor yang mengumpulkan donasi dari semua orang solok yang berada di mana saja. Seperti gerakan dengan nama GEBU MINANG (GERAKAN SERIBU MINANG),”
Pandangan umum Fraksi Nasdem disampaikan oleh Jamris, antara lain menyebutkan bahwa APBD adalah instrumen kebijakan yang menempati posisi strategis dalam pengembangan efektivitas dan kafabilitas Pemerintah Daerah. Fraksi Nasdem mengharapkan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatkan potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sektor PDAM, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Danau, Pariwisata dan lain-lain yang memungkinkan untuk dikembangan menjadi sumber Pendapatan Asli Derah yang merupakan inovasi dari sumber-sumber pendapatan sebelumnya.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh Iskan Nofis. SP,
Fraksi Gerindra dapat memahami tentang Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020. pada prinsipnya Fraksi Partai GERINDRA dapat menyutujui perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 dengan catatan, Rasionalisasi Anggaran terhadap setiap SKPD disamakan dengan kebutuhan.
Berharap kepada dinas sosial pemerintahan kabupaten Solok agar dapat menganggarkan ferivikasi dan validasi data untuk operasional lapangan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
Pandangan Umum Fraksi Demokrat disampaikan Oleh Dian Anggraini. Rekomendasi yang diberikan antara lain Pemerintah harus melakukan penghematan belanja, dengan tetap memperhatikan azas manfaat, efektif dan efisien. Karena masalah Covid 19 masih meningkat, diharapkan pemerintah daerah dalam penganggaran lebih fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi.
Pandangan Umum Fraksi PDI-P Hanura disampaikan oleh Jamaris, “Kami memahami bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah disebabkan antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD yang ditetapkan sebelumnya. Jamaris juga mengatakan,” Menyikapi situasi ini perlu adanya anggaran yang di prioritaskan untuk pendidikan di kabupaten solok Terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar secara daring yang terkendala tidak hanya pada gadget atau HP, sinyal dan quota yang harus di tanggung peserta didik, orang tua dan guru.”
Fraksi PDIP Hanura menyampaikan kepada pemerintah untuk memfokuskan penggunaan anggaran pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi Serta pendidikan pembelajaran jarak jauh yang di canangkan pemerintah.
Pandangan Umum Fraksi PAN menyampaikan bahwa dengan terjadinya penurun yang signifikan terhadap pendapatan daerah, Fraksi PAN mengingatkan perubahan yang lakukan tetap memperhatikan azaz manfaat, efektif dan efisien. Dengan adanya asionalisasi dalam melakukan perubahan kebijakan penganggaran, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.
Pandangan Umum Fraksi GOLKAR disampaikan oleh Vivi Yulistia Rahayu, Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2020, Fraksi Partai Golkar memberikan pendapat dan catatan Terkait kenaikan Pendapatan Asli Daerah 1,33%. Mengharapkan lebih memacu kinerja pada tingkat yang sesuai dengan potensi di Kabupaten Solok, terutama mengenai Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah.
Alokasi anggaran yang dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 harus transparan sehingga dana yang di anggarkan bisa lebih tepat sasaran dalam penggunaan dan penyalurannya. Alokasi dana untuk melakukan pendataan ulang masyarakat yang dapat menerima bantuan Covid-19. Dan adanya alokasi dana untuk BNPB.
Pandangan Umum Fraksi PKS disampaikan oleh Nazar Bakri.
Beberapa hal yang sampaikan kepada Pemerintah Daerah antara lain Fraksi PKS sangat menyadari kondisi keuangan Daerah dalam musibah Pandemi Covid 19. Namun khusus kepada SKPD yang terkait untuk menganggarkan perbaikan jalan Kabupaten. Dibidang pendidikan, Fraksi PKS meminta anggaran didinas Pendidikan dimaksimalkan, Banyak hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terkhusus bidang pendidikan.*(Ali/hms)
