SUMBAR, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2026, yang digelar di Auditorium Istana Gubernuran, Selasa (15/04/2025).
“Setelah berbagai capaian yang kita raih hingga akhir periode RPJPD 2024, maka RKPD Sumbar 2026 akan berpijak pada arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2029 dan RPJPD 2025–2029,” ujar Mahyeldi, yang juga tampil sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut.
Musrenbang RKPD ini turut dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, serta diikuti langsung oleh Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal dan BUMN, akademisi, serta para Kepala Bappeda se-Sumbar.
Mahyeldi menjelaskan bahwa visi pembangunan Sumbar di bawah kepemimpinannya adalah “Sumatera Barat yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya.” Dalam kerangka itu, RKPD 2026 diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan, sekaligus menyokong visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sejumlah prioritas pembangunan ke depan mencakup:
- Pemerataan pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan,
- Sumbar sebagai lumbung pangan nasional dan pusat ekonomi hijau,
- Penguatan nagari dan desa sebagai basis pembangunan daerah,
- Menjadikan Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Indonesia bagian barat,
- Pengembangan infrastruktur tangguh dan berkeadilan,
- Revitalisasi nilai adat dan budaya berbasis agama serta keluarga,
- Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif UMKM,
- Tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten/kota serta sinergi lintas sektor, termasuk partisipasi perantau Minang di dalam dan luar negeri dalam mendukung pembangunan Sumbar.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya dalam paparannya menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyarankan para kepala daerah untuk memahami lebih mendalam gagasan Presiden, di antaranya melalui buku Paradoks Indonesia dan Solusinya.
“Presiden menggarisbawahi pentingnya sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Semua kepala daerah diminta mengacu pada hal ini,” jelas Bima Arya.
Wamendagri juga mengapresiasi kinerja Pemprov Sumbar, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,97 persen, di bawah rata-rata nasional 9,03 persen. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang masih perlu ditangani, seperti tingkat pengangguran dan stunting, yang masih berada sedikit di atas angka nasional.
Senada dengan itu, Deputi Bappenas Medrilzam menekankan pentingnya setiap provinsi menyusun RKPD yang selaras dengan RKP Nasional 2026, dengan fokus utama pada ketahanan pangan, energi, serta pengembangan ekonomi yang inklusif.
“Khusus Sumbar, kita tekankan perlunya memasukkan aspek ketahanan iklim, penanggulangan bencana, dan reforma agraria ke dalam RKPD 2026. Semua pihak diminta memahami RPJMN 2024–2029 secara menyeluruh,” tuturnya. (adpsb)
