PAINAN, RELASIPUBLIK – Dianggap tak sesuai dengan AD/ART, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pesisir Selatan, diduga batal dilaksanakan.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Kabupaten Pesisir Selatan, H. Asli Sa’an, SH, MH, mengaku kaget mendengar informasi bakal diadakan Muscab dan Musdalub DPD PAN pada Rabu (29/1) malam.
“Saya kaget mendapat informasi tersebut. Tau-tau sudah ada saja Muscab dan Musdalub. Biasanya kalau ada rapat, tentu di koordinasikan dulu dengan kader, pengurus, ataupun fraksi,” katanya pada wartawan di Painan, Minggu (2/2).
Ia menyebutkan, banyak pengurus dan kader tidak mengetahui Muscab dan Musdalub DPD PAN itu bakal digelar, lantaran tidak dapat undangan. Ia menduga, undangan yang dilayangkan hanya untuk pihak-pihak tertentu saja.
“Benar, banyak kawan-kawan yang tidak dapat undangan. Saya menilai mereka sudah mengkerdilkan partai PAN, karena yang di undang hanya beberapa orang saja,” ucapnya lagi.
Menurutnya, selama ini PAN dikenal sebagai partai terbuka dan transparan. Artinya tidak bisa diputuskan sendiri-sendiri dan harus melalui proses musyawarah sesuai AD/ART. Bahkan untuk pelaksanaan Musdalub, ia mengakui merupakan intruksi dari DPP PAN pusat yang sudah di tandantangani oleh Sekjend PAN Eddy Soeparno dan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi dengan Nomor: PAN/A/WKU-SJ/03/1/2020.
“Masa iya Musdalup, tapi yang di undang hanya beberapa orang saja. Anehnya lagi, sekretaris partai tidak mengetahui hal tersebut. Saya menyebut itu namanya Musda kucing-kucingan, karena cacat aturan,” ujarnya.
Kedepan ia berharap, siapapun yang memimpin Partai PAN harus mengacu sesuai AD/ART. Sebab, sejak dulu pengurus sangat menginginkan partai besar. Bahkan, ia mengaku PAN di Pessel pernah dibesarkan oleh tangan Hendrajoni selaku Ketua DPD saat itu.
“Ya, saya mengakui PAN besar berkat jasa Hendrajoni, bukan Plt yang sekarang. Namun, sudah menyalahi aturan karena hanya diurus oleh 4 orang saja. Parahnya lagi, Ketua tinggal di Padang, Sekretaris tinggal di Padang, padahal mereka adalah roh dan mesin partai. Kemudian di Pessel hanya di urus oleh 2 orang saja dan tidak pernah melibatkan pengurus DPD lainnya. Akibatnya internal Partai PAN tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Jauh sebelumnya, pihaknya pernah mengusulkan agar Muscab dan Musdalub DPD PAN Pessel digelar sejak 3 bulan belakangan, hal tersebut mengingat masa jabatan Plt sudah lebih dari 6 bulan.
“Kami menilai Plt yang sekarang tidak layak mengurus partai. Sebab, banyak hal-hal yang dikesampingkan. Tak pernah sejarahnya PAN mengadakan Musdalup pukul 00.00 WIB malam. Apalagi tidak melibatkan pengurus dan fraksi. Hal ini sangat kami sayangkan. Karena Allah maha mengetahui, akhirnya gagal dilaksanakan,” ucapnya.
Hal senada dikatakan, tokoh senior PAN Pessel Jhonnata, ia mengaku mendapat informasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB. Bahkan, informasi yang diterimanya bukan dari undangan, melainkan pesan grup WhatsApp.
“Selaku kader, kami berhak menyampaikan aspirasi di perhelatan Pilkada 2020. Kami tentu tidak tinggal diam. Sebab, dari dulu ingin partai PAN besar dan berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.
Lebih jauh diceritakannya, tepat pada pukul 17.00 WIB pihaknya mendatangi hotel Triza dimana rencananya bakal diadakan Muscab dan Musdalub. Namun, saat itu kegiatan belum berlangsung.
“Saat itu kami mempertanyakan kegiatan apa yang sedang berlangsung? Apakah itu Musdalub? Atas dasar apa melaksanakan kegiatan tersebut? Aturan yang mana dipakai? Apakah ini legal? Mereka menjawab, malam ini tidak ada Musdalub, cuma konsolidasi partai saja. Akhirnya kami memutuskan tidak ingin melanjutkan perdebatan tersebut. Sebab, yang hadir hanya orang-orang yang dekat dengan dia saja, alias di comot-comot,” katanya.
Ia menyebutkan, idealnya tugas Plt adalah untuk meluruskan dan membesarkan partai PAN, selanjutnya meneruskan tugas yang ditinggal oleh defenitif dan secepatnya memilih ketua defenitif.
“Ini tidak, mereka diam-diam telah mengubah kepengurusan PAN yang sebelumnya pernah di pimpin oleh Hendrajoni. Kami menilai kegiatan malam itu, tidak sesuai dengan mekanisme partai. Sebab, tidak satupun dari mereka yang memiliki SK DPC PAN. Akhirnya kami dapat informasi Muscab dan Musdalub berlangsung sekitar pukul 00.00 WIB di hotel Triza yang saat itu dibuka oleh Syaifullah yang kata mereka merupakan Wakil Ketua BPOK, saya tidak tau kapan ia dilantik,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Pengurus Harian DPD PAN Pessel, Burhanuddin menyebutkan, kejadian malam itu, sangat memalukan pihaknya dan partai PAN, karena secara diam-diam Muscab dan Musdalub digelar.
“Padahal surat untuk melaksanakan Musdalub dikeluarkan 22 Januari 2020, sementara di ekpose tanggal 30 Januari, sedangkan penutupan 31 Januari, sehingga saya merasa sangat terkecoh.
Kami pengurus harian tentu mempertanyakan hal ini. Sebab, tidak sesuai dengan AD/ART. Dalam sejarahnya PAN adalah partai besar dalam pemenangan pemilu. Kenapa harus bisa seperti ini? Jadi, kami mohon agar DPW PAN Sumbar mengambil sikap untuk tidak mengutus DPD PAN Pessel melaksanakan kongres di Jakarta,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Yul Afnedi selaku Plt Ketua DPD PAN Pessel, belum mengangkat telepon untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut. (kis)
