Sumenep, Relasipublik.com – Masyarakat Peduli percepatan Pembangunan Sumenep ( Mp3.S ) meminta kepad Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI ), untuk turun ke Desa Gelaman Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Dalam rangka meng-Audit program cetak sawah yang di gucurkan pemerintah tahun Anggaran 2013-2014, karena dugaan states tanah program tersebut belum jelas dan masih ada masalah yang belum kelar. Sumenep, 10/2/2025
Permintaan tersebut, akan sampaikan melalui surat resmi MP3.S Pada BPK- RI mengingat Anggaran ini dari APBN 2013 – 2014. Salah satu upaya pemerintah yang tengah di lakukan oleh Kementrian pertanian ( Kementan ) program cetak sawah dengan tujuan penambahan luas lahan baku sawah untuk mendukung kedaulatan pangan dan mewujudkan pangan dunia.
Dalam Program Cetak Sawah ini, Pada tahun Anggaran 2013-2014 pemerintah melalui dinas pertanian Kabupaten Sumenep mengucurkan dana pada lima kelompok tani ( poktan) di Desa Gelaman Kecamatan Arjasa dengan pagu Rp 2,5 M. Namun sayang pada pelaksanaannya program tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah dan diduga kuat dugaan pelaksanaan program cetak sawah ini masih misterius.
Permasalahan yang kini muncul di publik sampai saat ini tidak tepat menentukan titik lokasi, karena juknis yang ada lokasinya harus dekat dengan mata air dan States sawah harus jelas.
Tapi, Masalah yang sangat menghebohkan masyarakat saat ini, ada salah satu kelompok tani yang mengembalikan uangnya Rp 430 juta kepada eks desa gelaman inisial K karena merasa tidak sanggup melaksanakan sesuai dengan juknisnya.
Jadi, Dengan kembalinya uang program tersebut semakin tidak menentu. Kemana uang tersebut di kembalikan dan apa fungsi dinas pertanian pada program tersebut..!
Sebab, Dari hasil Investigasi tim MP3.S dilapangan yang sampaikan oleh Musahnan selaku ketua tim sekaligus Ketua MP3.S, temuan dilapangan memang tidak jauh berbeda seperti apa yang menjadi perbincangan di publik.
” Dalam hal ini, saya akan melayangkan surat resmi ke BPK-RI meminta untuk meng- Audit agar semuanya menjadi jelas biar publik puas.Siapa yang bermain dalam program tersebut terutama uang yang di kembalikan, maka dalam pengelolaan cetak sawah tersebut sampai kapanpun dinas pertanian harus bertanggung jawab,” tagasnya
” Dalam hal ini, saya sangat mengharapkan jika nantinya BPK RI turun, benar benar obyektip dalam melalukan Audit untuk mewujudkan tujuan pemerintah pada program tersebut,” Imbuhnya. ( red )
