PAYAKUMBUH, RELASIPUBLIK — Program Kementerian Sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019 sudah masuk kepada Tahap kedua pencairan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di Kota Payakumbuh.
“Ada 4032 KPM yang menerima dana PKH pada tahap pertama dengan total anggaran Rp. 5.649.875.000 dan Tahap kedua pada tahun ini ada sebanyak 4001 KPM dengan total anggaran Rp. 3.480.950.000,” ujar Kepala Dinas Sosial melalui Dira Zahara Koordinator Pendamping PKH Kota Payakumbuh, Senin (15/4).
Dikatakan pada penyaluran bantuan tahap kedua kemarin, langsung didampingi oleh Pendamping PKH, Dinas Sosial, Babinsa, Kepolisian di Bank BRI Pusat Kota Payakumbuh beberapa hari lalu. KPM yang melakuakan pencairan dibagi perkelompok berdasarkan kelurahan perkecamatan supaya pencairan tidak antri dan pengawasan lebih mudah dan memastikan apakah jumlah dana PKH yang masuk ke rekening KPM sudah sesuai atau tidak.
“Kita sengaja melakukan monitoring pada penyaluran tahap kedua, memastikan uang itu sampai ke rekening KPM dan memastikan jumlahnya apakah sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan Kementerian Sosial,” ujar Dira.
Hingga Bulan Maret 2019 ini sudah ada 13 KPM di Kota Payakumbuh yang graduasi mandiri, artinya sudah tidak menerima PKH atas kemauan sendiri.
“Kami menjawab challenge dari Pemerintah Kota melalui statement pak Wakil Walikota yang menghimbau masyarakat untuk malu menerima bantuan, kami terus dorong KPM agar bisa graduasi dengan niatnya sendiri” ujar Dira.
Dira juga menyebutkan jika KPM sudah tidak memiliki komponen penerima PKH lagi, maka pendamping PKH akan menginput datanya untuk segera digraduasi.
“Tahap 1 kemarin belum bisa pemutakhiran data karena aplikasi berubah, sekarang pemutakhirannya sudah memakai E-PKH, masing-masing pendamping PKH diberikan ID dan akses untuk memasukkan data,” jelasnya.
Sementara Jhonny Parlin, SSTP, M.Si Kasi Jaminan Sosial mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Sosial setelah Ramadhan nanti akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi kegiatan dan pelaksanaan PKH di Kota Payakumbuh.
“Kita berharap masyarakat faham arti dari PKH bahwasanya bantuan ini bukanlah bantuan untuk selamanya, kita ingin agar masyarakat mampu untuk berdiri sendiri dan graduasi dari PKH,” ujar Jhonny Parlin.
Terpisah, Walikota Payakumbuh Riza Falepi mengaku salut dengan sikap 13 orang warganya yang menolak menerima bantuan PKH karena merasa sudah layak lagi. Menurutnya, Hal itu menunjukkan keteladaan luar biasa yang perlu dicontoh.
“Luar biasa, jarang ada orang yang mau menolak bantuan. Ini perlu dicontoh Dan diteladani. Saya sangat apresiasi,” pungkas Riza Falepi saat dihubungi via Ponsel Selasa (16/4) pagi. (hms/armen)
