Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMANASIONALTERBARU

Menkopulhukam Dorong Penetapan 30 April Sebagai Hari Keterbukaan Informasi Menjadi Kalender Libur Nasional

55
×

Menkopulhukam Dorong Penetapan 30 April Sebagai Hari Keterbukaan Informasi Menjadi Kalender Libur Nasional

Sebarkan artikel ini
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI - Prof. Mahfud MD. hadir menjadi pembuka acara HKIN sekaligus Duta Keterbukaan Informasi Nasional, di Hotel Labersa, Kampar, Riau, Rabu (17/5) **Foto dok/nov.

PEKANBARU — Dalam memperingati Hari Keterbukaan Infomasi Nasional (HKIN) 2023 yang digelar di Kampar Provinsi Riau, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI – Prof. Mahfud MD. hadir menjadi pembuka acara HKIN sekaligus Duta Keterbukaan Informasi Nasional, di Hotel Labersa, Kampar, Riau, Rabu (17/5)

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Doni Yoesgiantoro berharap HKIN bisa ditetapkan sebagai hari libur nasional dengan keputusan Presiden.

“Pada kesempatan ini saya berharap Pak Menkopulhukam bisa mewujudkan keinginan kita bersama menetapkan tanggal 30 April sebagai hari libur nasional , Hari Keterbukaan Informasi Nasional dengan keputusan Presiden” Ucap Donny.

Menanggapi hal tersebut Menkopulhukam mengatakan akan mengajak Kementerian Kominfo sangat mendukung dan segera berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan mengajukan prakarsa izin kepada Presiden RI.

” Saya rasa kehadiran saya saat ini merupakan moment yang sangat pas dalam membantu mewujudkan penetapan HKIN tanggal 30 April sebagai hari libur nasional. Melalui kewenangan yang saya miliki, saya akan mencoba mengkoordinasikan dengan Presiden RI” Ucap Prof. Mahfud MD yang saat itu juga ditetapkan sebagai Duta Keterbukaan Informasi Nasional.

Selain itu dalam sambutannya, Mahfud juga berharap HKIN sebagai moment menghargai nilai-nilai demokrasi dan transparansi di dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus mengingatkan pentingnya akses informasi yang akurat dan mudah diakses publik, karena informasi adalah pondasi demokrasi meyakinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *