PADANG, RELASIPUBLIK – Ribut anggaran perjalanan anggota DPRD Sumbar diujung masa jabatan, membuat asumsi masyarakat seolah-olah lembaga Legislatif hanya berpoya-poya belaka.
Menyikapi isu tersebut, Ketua Fraksi Demokrat yang juga anggota Komosi 1 DPRD Sumbar H.M. Nurnas buka suara dan membeberkan besarnya anggaran pemprov Sumbar terhadap kunjungan Luar Negri Gubeenur bersama SKPD, yang sampai saat ini belum mendapatkan hasil apapun.
Dihadapan sejumlah wartawn Parlemen Nurnas mengatakan, untuk anggaran 2018 saja Gubernur beserta SKPD sudah menghabiskan anggaran Rp.11 M lebih, dalam melaksanakan kunjungan ke luar negri.
Semestinya dalam kunjungan tersebut Gubernur tidak hanya membawa SKPD semata, melainkan membawa juga DPRD Sumbar sebagai mitra kerja, namun kenyataan itu tidak dilakukan.
Karena dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dinyatakan kalau Gubernur dan DPRD adalah pemerintah, yang notabene merupakan mitra sejajar.
Berkaitan dengan kunjungan luar negri Gubernur, Nurnas mengatakan, semestinya pemprov membuat laporan hasil perjalanan tersebut pada DPRD sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana usaha pemprov dalam menarik investor atau menjalin kerja sama dengan negara lain.
Pernyataan Nurnas bukan tidak beralasan, karena dalam PP 28/2018 dinyatakan, agar pemprov dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar meminta keputusan DPRD, untuk selanjutnya paling lambat 45 hari, DPRD mengeluarkan keputusan dan paling lambat keputusan tersebut diserahkan paling lambat 30 hari pada mentri dalam negri.
“Kita tidak pernah tau hasil perjalanan gubernur ke luar negri, karena sebagai mitra gubernur dan skpd tidak pernah melaporkannya kepada DPRD, baik melalui komisi ataupun melalui rapat-rapat dewan,” ungkap Nurnas.
Ditambahkannya, uang yang dipakai gubernur dalam melakukan perjalanan luar negri tersebut berasal dari APBD, yang notabene uang rakyat, dimana rakyat juga perlu tahu hasil dari perjalanan tersebut.
“Rakyat harus tau apakah ada hasil dari kunjungan luar negri tersebut, jika ada dalam bentuk kerjasama atau investasi apa dan apa efeknya untuk masyarakat, jika tidak ada hasil lebih baik pergunakan dananya untuk infrastruktur,” tegas Nurnas.
Ditambahkannya, selama menjabat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah lebih 10 kali ke luar negri dengan jenis perjalanan yang sama yakni penjajakan kerjasam dan investasi, namun hasilnya tidak nampak.
Irwan Prayitno sudah menjabat dengan masa 6 tahun penganggaran APBD, jika setiap setahun kunjungan luar negri pemprov dan SKPD menghabiskan Rp.10 M, maka diperkirakan Rp.60 M lebih anggaran yang terpakai dan perlu diketahui masyarakat hasilnya.
“Kita sebagai wakil rakyat hanya ingin anggaran yang ada harus dipergunakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan dan melihat hasil dari penggunaan anggaran yang ada,” tukuk Nurnas. (Nov)
