PADANG, RELASIPUBLIK – Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang diukur dari tiga dimensi yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Nagari dan Desa yang ada di Sumbar, setiap tahun terus makin meningkat. Tahun 2022 jumlah dengan status Desa Maju 458 buah, naik dari tahun sebelumnya 399. Begitu juga status Desa Mandiri tahun 2022 berjumlah 132 desa/nagari, dimana tahun 2021 hanya 76 desa/nagari.
“Ini menunjukkan bahwa lonjakan perkembangan desa/nagari itu adalah buah dari pelaksanaan pembangunan sebagai dampak dari penyaluran Dana Desa. Melalui Dana Desa juga telah meningkatkan kesempatan bagi desa/nagari untuk menumbuhkembangkan inovasi dan potensi lokal, sesuai dengan culture dan kebutuhan riil masyarakat yang ada. Tujuan akhir tentu saja untuk menuju kemandirian dan perkembangan desa/nagari,” kata Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Devi Kurnia, SH.MH., ketika membuka Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, di Hotel Axana, Kota Padang, Kamis (10/11/2022).
Memang diakui, masih ada desa/nagari dengan status Desa Tertinggal sebanyak 28 nagari, yaitu berada di Kabupaten Solok sebanyak 6 nagari, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2 nagari, Padang Pariaman sebanyak 2 nagari, Limapuluh Kota sebanyak 1 nagari, Pasaman sebanyak 1 nagari, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 11 desa dan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2 nagari.
“Rata-rata nagari/desa tertinggal tersebut pada umumnya diakibatkan oleh tidak terpenuhinya indikator sarana kesehatan dan tenaga medis di desa/nagari tidak ada/kurang memadai. Kemudian jarak tempuh sarana pendidikan dari pusat desa/nagari yang jauh, jumlah pusat pelatihan atau kursus di desa tidak tersedia, ruang terbuka untuk publik di desa/nagari tidak tersedia, sarana air bersih di desa/nagari kurang memadai, jalan desa/nagari tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan lain-lain termasuk rawan terhadap bencana,” kata Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia.
Dengan rincian penjabaran dari indikator-indikator penetapan Klasifikasi Desa/Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun ini maka diharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar mempedomani data Indeks Desa Membangun sebagai data dasar dalam Perencanaan Program dan Kegiatan.
“Saya tegaskan agar kita semua mendayagunakan Data IDM ini sebagai basis data perencanaan pembangunan di Desa/Nagari, khususnya dalam rangka Intervensi Program dan Kegiatan Tahun 2023, untuk memenuhi indikator yang belum terpenuhi dalam data Indeks Desa Membangun ini sesuai dengan kewenangan masing-masing yang difokuskan pada 28 Nagari Tertinggal yang ada di Sumatera Barat, sehingga akhir Tahun 2023 nanti tidak ada lagi Desa/Nagari Tertinggal di Sumatera Barat,” kata Gubernur yang diwakili Devi Kurnia.
Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar dan OPD Sumbar, Kepala Dinas PMD dan Bappeda Kabupaten/Kota penerima dana Desa, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Rektor Perguruan Tinggi di Sumatera Barat, Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten/Kota, Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Pembina Pengembangan Nagari.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumbar Amasrul, SH., tujuan diadakan Rapat Koordinasi Indeks Desa Membangum (IDM) Provinsi Sumbar tahun 2022 adalah terpublikasinnya kepada organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholder lainnya tentang klasifikasi desa/nagari di Sumbar tahun 2022 berdasarkan IDM.
Kemudian terpublikasinnya indikator-indikator yang mengakibatkan ketertinggalan desa/nagari di Sumbar sesuai dengan data indeks desa membangun (IDM) kepada organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholder lainnya. “Yang paling penting terwujudnya komitmen bersama antara organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholder lainnya untuk mendayagunakan data IDM sebagai basis data perencanaan program dan kegiatan di desa/nagari sehingga di akhir tahun 2023 nanti, tidak ada lagi nagari/desa tertinggal di Sumbar,” kata Amasrul, SH.
Diharapkan dari Rapat Kordinasi IDM terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders lainnya untuk melakukan intervensi program dan kegiatan di nagari/desa tertinggal di Sumbar. “Melalui peningkatan status desa/nagari mendukung terhadap terwujudnya Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan,” kata Amasrul lagi.
Adapun nara sumber dalam Rapat Koordinasi IDM Sumbar tahun 2022 ini adalah sebagai berikut Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar Amasrul, SH., Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Dr. Ir. Medi Iswandi, MM., Kepala Bidang UEM dan Kawasan Pedesaan Mahdianur, SE.MM. (*)
