JATIM, RELASI PUBLIK – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sumenep tengah menghadapi krisis internal yang memicu kekhawatiran di kalangan pengurus dan kader partai. Hingga Kamis, 22 Agustus 2024, rekomendasi untuk wakil pimpinan cabang dari pusat belum juga turun, menambah daftar masalah yang sedang dihadapi.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh tim media, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan Sekjen DPC Partai Demokrat Sumenep, H. Suhartono, S.H., pada laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah daerah tahun anggaran 2023. Masalah ini menimbulkan kegaduhan di internal partai, yang kini tengah diselidiki lebih lanjut.
Tim media kami menghubungi H. Suhartono, S.H., untuk mendapatkan klarifikasi mengenai isu tersebut. Dalam wawancara, Suhartono membenarkan adanya pemalsuan tanda tangan pada dokumen laporan dana hibah. “Benar, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan di luar itu memang benar. Saya tidak merasa menandatangani dokumen tersebut. Jika ada konfirmasi mengenai tanda tangan itu, saya akan mengakui. Namun, karena tidak ada konfirmasi sebelumnya, tanda tangan itu jelas palsu,” ungkap Suhartono.
Lebih lanjut, Suhartono yang akrab disapa H. Nono, menjelaskan bahwa dirinya merasa tidak dilibatkan dalam proses pengurusan dokumen tersebut, meskipun ia masih aktif sebagai Sekjen DPC Partai Demokrat Sumenep. “Saya tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Padahal, saya masih berada di Sumenep. Seandainya saya sedang berada di luar kota dan perlu menandatangani dokumen, seharusnya ada konfirmasi terlebih dahulu. Tanpa adanya konfirmasi, tanda tangan itu tidak sah,” tegas H. Nono.
Situasi ini semakin memperburuk keadaan di DPC Partai Demokrat Sumenep, dengan masalah administratif dan dugaan pelanggaran hukum yang mencuat. Penundaan rekomendasi dari pusat juga menambah ketidakpastian di internal partai, mengundang perhatian untuk segera dituntaskan. ( Noung daeng )
