PADANG, RELASIPUBLIK – Ketua Komisi 1 DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro menjelaskan kedatangan mereka untuk study banding Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020.
KUA PPAS tersebut akan dibahas DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi pintu masuk memberikan perhatian pihak terkait ketika mereka sudah kembali dari study banding ini, jelas Yudhistiro.
Sumber pendapatan dari pertanian dengan APBD Rp.1,8 Triliun. Objek wisata Dieng yang berada di Kecamatan Watumalang mendapat prioritas pada tahun 2020 di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Pada APBD 2020 anggaran Pemkab Wonosobo telah tersedot untuk Pilkada 57 miliar, pembangunan pasar induk 67 miliar dan tambahan tunjangan Perangkat Desa dan Kepala Desa 31 miliar serta belanja lainnya yang tidak bisa ditinggalkan,” pungkasnya.
Ia melihat perspektif tentang pembangunan diluar Jawa. “Kami memendang perlu untuk belajar terkait dengan penataan pemerintahan di kabupaten – kabupaten baru, sebagai bahan perbandingan terutama dengan penentuan prioritas pembangunannya seperti apa, sehingga pembangunan di Kabupaten Wonosobo bisa ada komparasi dengan daerah lain dalam pembangunan,” ucapnya.
Dikatakan, dari kunjungan kerja yang dilakukan, pihaknya mengaku banyak yang mendapatkan informasi, terutama masalah postur APBD, kemudian pendapatan optimalisasi pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak dan sebagainya.
“Saya rasa ini penting berkaitan dengan persamaan problem yang dihadapi Kabupaten Wonosobo dengan daerah lain terutama berkaitan dengan belum optimalnya pemasukan PAD di sektor pajak jual beli tanah, obyeknya belum optimal untuk memberikan kontribusi terhadap PAD,” katanya.
Terkait catatan dari DPRD Kota Padang jelas Elfauzi tentang pencapaian PAD, sebutnya pihaknya merasa sangat optimis bisa mencapai target ini, karena masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan pihaknya bersama dengan OPD lainnya. Bahkan, target ini bisa dilebihi oleh pihaknya.
Beberapa potensi yang kita lupakan selama ini, seperti pedagang kaki lima yang selama ini belum kita sentuh. Setelah itu kos-kosan yang belum juga kita maksimalkan,” ujarnya.
Sedangkan untuk PAD yang berasal dari 16 OPD, katanya pada tahun sebelumnya memang hampir semua OPD tidak mencapai target yang sudah diberikan. Karena itu, harus ada evaluasi dan inovasi yang harus dilakukan OPD terkait agar bisa mencapai target OPD ini.
Pajak menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Padang, Sumatera Barat. “Lebih kurang 72 persen dari PAD adalah dari pajak,” ujarnya.
Ia mengatakan, ASN harus menjadi teladan dalam membayar wajib. Agar masyarakat turut meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
Perangkat daerah agar terus menggali potensi PAD, supaya pembangunan kota bisa lebih pesat lagi.
“Maksimalkan pendapatan agar bisa membangun kota ini dengan lebih dan bisa mensejahterkan kota,” ujarnya.
Pemko Padang memberikan penghargaan terhadap perusahaan, hotel dan perorangan yang taat membayar pajak. Agar menjadi motivasi bagi wajib pajak dan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah agar maksimal untuk pembabgunan.
“Penghargaan ini sebagai motivasi untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak agar tepat waktu menunaikan kewajibannya,” ujarnya.**
