PADANG RELASIPUBLIK – Dalam menangani sespec corona atau covid-19, ternyata ketua DPRD Sumbar dan Gubernur tidak sejalan, terbukti dengan keputusan rapat kordinasi (Rakor) Gubernur berbeda dengan saran Ketua DPRD.
Dalam Rakor Gubernur bersama bupati dan walikota serta stakeholder, dinyatakan covid-19 belum berbahaya dan belum perlu untuk meliburkan para pelajar serta pegawai.
Sementara Supardi menilai apa yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur sangat lamban dalam mengantisipasi virus covid-19.
Supardi mengatakan, pada pukul 21.00 wib, ada seorang penumpang pesawat yang diduga terpapar suspec covid-19, menghenbuskan nafas terakhir di Rumah Sakit M. Djamil Padang, meskipun belum dapat dipastikan apakah benar suspec atau tidak karena sedang diperiksa di labor, namun antisipasi amat perlu dilakukan.
‘Pasien diduga suspect COVID-19 di BIM 16 Maret pagi, telah meninggal di RSUP M Djamil pukul 21.15 WIB, Sampel darah serta swab hidung dan tenggorokan telah diambil dan telah dikirim untuk pemeriksaan,
Berhubung kita juga tidak tau berapa banyak penumpang sepesawat dan kemana saja sebenarnya, alangkah baiknya kita meminimalkan kegiatan di luar.
Harusnya, setelah meninggalnya penumpang tersebut, pak IP dan pak NA segera mengambil sikap tegas. Tidak perlu menunggu hasil lab. Ini harus diantisipasi dulu,” tegas Supardi, Selasa (17/3/2020).
Nampaknya ketegasan Supardi dalam mengantisipasi covid-19, dianggap ringan saja oleh Gubernur dan jajarannya, terbukti tidak ada edaran untuk menghentikan kegiatan luar ruangan, itu dinyatakan dalam rekomedasi Rakor, Senin (16/3/2020) malam.
Berkaitan dengan kedatangan di BIM, sudah disediakan thermo gun, dan pelabuhan yang ada di Bungus serta Muaro Padang sudah diberlakukan SOP yang lebih ketat dari luar negri.
Selain itu, tempat wisata juga akan tetap dibuka, karena memiliki efek UMKM atau perekonomian masyarakat, dan tidak bisa serta merta ditutup karena belum ada satupun bukti kalau di Sumatera Barat terpapar corona atau covid-19.
Tidak sejalannya keputusan Rakor Gubernur dengan saran ketua DPRD Sumbar, membuat masyarakat semakin bingung, ap langkah-langkah yang harus diambil.(nov/fwp-sb)
