Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Kabupaten Tanah Datar

APBD Tanah Datar 2027 Disepakati, Eka Putra Warning OPD Soal Penyimpangan Anggaran

1
×

APBD Tanah Datar 2027 Disepakati, Eka Putra Warning OPD Soal Penyimpangan Anggaran

Sebarkan artikel ini

sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar

Setelah melalui pembahasan hampir satu bulan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 akhirnya disetujui DPRD dalam Rapat Paripurna Tingkat II, Senin (16/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan anggaran daerah tahun mendatang. Namun, di balik persetujuan politik anggaran itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan pesan tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN): jangan sampai pelaksanaan APBD berujung pada persoalan hukum.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE., MM, serta dihadiri Bupati Eka Putra, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sekda, kepala OPD, pimpinan BUMN/BUMD, camat, wali nagari, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, dan insan pers.

Dalam pembukaannya, Anton Yondra menyampaikan bahwa proses pembahasan APBD 2027 telah melewati sejumlah tahapan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, mulai dari penyampaian nota penjelasan bupati, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tingkat I berlangsung pada 8 hingga 12 November 2026, sebelum akhirnya memasuki pembicaraan tingkat II melalui pengambilan keputusan pada 16 November 2026.

Setelah laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dibacakan, Ketua DPRD meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Jawaban anggota DPRD pun serentak: SETUJU.

Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Nomor 5/BAC/BTD-2026 dan Nomor 7/BAC/DPRD-TD/2026 tertanggal 16 November 2026, yang ditandatangani Bupati bersama pimpinan DPRD.

EKA PUTRA: PROFESIONAL, PATUHI ATURAN, JANGAN MELAWAN HUKUM

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Eka Putra mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2027 sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Namun, apresiasi tersebut diikuti peringatan keras terkait pelaksanaan anggaran.

“Tingkatkan profesionalisme. Pedomi peraturan perundang-undangan. Hindari perbuatan melawan hukum,” tegas Eka Putra.

Pesan itu ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan ASN agar menjalankan setiap program dan kegiatan secara profesional, transparan, akuntabel, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum.

Menurutnya, pelaksanaan APBD tidak cukup hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Eka Putra juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah membangun kerja sama yang solid, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

APBD 2027: PENDIDIKAN, KESEHATAN HINGGA PENGENTASAN KEMISKINAN

Bupati menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027, PMK Nomor 2 Tahun 2026, serta surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.

Penyusunannya juga mengacu pada KUA dan PPAS APBD 2027 yang telah disepakati pada 5 Agustus 2026.

Dari sisi kebijakan, APBD 2027 diarahkan untuk memenuhi belanja wajib (mandatory spending), terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penggunaan penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan peruntukannya atau earmarking juga menjadi bagian dari kebijakan penganggaran.

Seluruh program tersebut diharapkan berjalan selaras dengan target RPJMD Kabupaten Tanah Datar dan prioritas pembangunan nasional.

BELUM FINAL, MENUNGGU EVALUASI GUBERNUR

Meski telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah, APBD 2027 belum langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Tahapan selanjutnya, dokumen Ranperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD 2027.

Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, tahapan pembahasan politik anggaran di tingkat kabupaten telah dilalui. Selanjutnya, tantangan sesungguhnya berada pada pelaksanaan.

Sebab, APBD bukan sekadar dokumen berisi angka dan daftar kegiatan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.

Palu sidang telah diketuk. Persetujuan telah diberikan. Kini, masyarakat Tanah Datar menunggu bagaimana setiap rupiah anggaran diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat.(d13)