sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pengalaman Kabupaten Tanah Datar dalam menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor mendapat perhatian Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE., MM., dipercaya menjadi narasumber dalam wawancara penyusunan Buku Bina Marga Tanggap Bencana yang digagas Ditjen Bina Marga.
Wawancara tersebut berlangsung di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Senin (31/8/2026). Forum itu menjadi ruang untuk menggali pengalaman pemerintah daerah dalam menangani bencana, mulai dari dampak terhadap masyarakat hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
Bupati Eka Putra memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sejak fase tanggap darurat, penanganan dampak bencana, hingga memasuki tahap pemulihan. Menurutnya, penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga harus memastikan konektivitas wilayah segera kembali normal.
Dalam kondisi pascabencana, kerusakan jalan dan jembatan menjadi persoalan krusial karena menyangkut akses masyarakat, distribusi bantuan, mobilitas ekonomi, hingga pelayanan pemerintahan.
Karena itu, Eka Putra menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Bina Marga atas dukungan dalam penanganan jalan dan jembatan di wilayah Tanah Datar.
“Penanganan bencana membutuhkan kecepatan, sinergi dan koordinasi yang kuat. Infrastruktur yang dipulihkan harus mampu memberikan akses sekaligus ketahanan bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Eka Putra.
Menurutnya, pengalaman Tanah Datar menghadapi bencana memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada fungsi dan konektivitas. Faktor risiko bencana serta karakteristik wilayah juga harus menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan.
“Bencana memang tidak bisa kita prediksi secara pasti, tetapi kesiapsiagaan harus kita bangun. Infrastruktur juga harus direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sehingga ketika terjadi bencana, dampaknya dapat diminimalkan dan proses pemulihan bisa dilakukan lebih cepat,” tuturnya.
Eka Putra berharap pengalaman Kabupaten Tanah Datar dapat memperkaya substansi Buku Bina Marga Tanggap Bencana, khususnya dalam menggambarkan praktik pemerintah daerah menghadapi bencana serta pola koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur pascabencana.
Bagi Tanah Datar, pengalaman tersebut bukan sekadar catatan tentang bencana yang pernah terjadi. Lebih jauh, menjadi pembelajaran bahwa ketangguhan infrastruktur harus dibangun sebelum bencana datang, sementara mekanisme pemulihan harus dipersiapkan agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses dan aktivitas ekonominya.
Melalui penyusunan Buku Bina Marga Tanggap Bencana, pengalaman daerah seperti Tanah Datar diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memperkuat kebijakan dan pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana. (d13)
