Solok, Relasipublik.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam menjaga keharmonisan masyarakat kembali ditunjukkan Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dengan memfasilitasi pembahasan penyelesaian batas wilayah administratif antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih.
Pertemuan yang berlangsung di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Selasa (10/11/2026), menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik atas persoalan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade tersebut.
Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, Bupati Jon Firman Pandu mengajak seluruh unsur pemerintahan nagari, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak terkait untuk membangun kesepahaman melalui komunikasi yang terbuka dan kepala dingin.
Pertemuan itu turut dihadiri Kapolres Solok, Kepala DPMN Hendrianto, Camat Junjung Sirih dan X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi, tokoh adat, unsur pemuda, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa persoalan batas kedua nagari telah melewati sekitar 23 tahun dan beberapa periode kepemimpinan daerah. Karena itu, diperlukan semangat baru serta komitmen bersama agar pembahasan kali ini dapat menghasilkan jalan keluar yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
“Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang,” ujar Jon Firman Pandu.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun ego masing-masing wilayah. Hubungan persaudaraan yang telah terjalin selama ini perlu terus dipelihara, sehingga proses pencarian solusi tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat.
Bupati juga memberikan penekanan mengenai pentingnya memahami perbedaan antara batas wilayah administratif pemerintahan dan tanah ulayat. Penegasan batas administrasi pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan untuk menentukan atau mengubah kepemilikan tanah ulayat.
Terkait mekanisme penyelesaian, pemerintah daerah akan menjadikan hasil kajian dan kesepakatan dari proses pembahasan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
“Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai, Dodi Hermen, menyampaikan pentingnya penggunaan dokumen historis, peta wilayah, serta dasar hukum yang kuat sebagai landasan penetapan batas administratif.
Ia turut menyerahkan sejumlah dokumen dan peta yang dimiliki nagarinya untuk menjadi bahan pembanding dalam proses pengkajian. Menurutnya, seluruh referensi tersebut perlu ditelaah secara objektif agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dasar yang jelas.
Senada dengan itu, Wali Nagari Saniang Baka, Dakhpriadi, berharap pembahasan yang difasilitasi pemerintah daerah dapat mempercepat tercapainya kesepakatan. Ia juga menekankan perlunya pencocokan data dan kondisi faktual di lapangan agar seluruh aspek dapat dipahami secara menyeluruh.
Meski terdapat perbedaan pandangan, kedua wali nagari sama-sama menunjukkan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan baik antarmasyarakat. Semangat persaudaraan menjadi modal utama dalam membangun kesepakatan yang dapat diterima bersama.
Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi, turut menyampaikan catatan sejarah perjalanan persoalan batas sejak 2003. Ia memaparkan sejumlah proses musyawarah yang pernah dilakukan, termasuk pematokan batas sementara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 4 Oktober 2003 di titik A1 hingga A11.
Paparan sejarah tersebut menjadi salah satu bahan penting untuk memperkaya kajian, sekaligus memberikan gambaran mengenai perjalanan pembahasan yang telah dilakukan selama ini.
Menutup pertemuan, Bupati Jon Firman Pandu kembali mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak semata-mata menyangkut keputusan pemerintah, melainkan harus menjadi hasil kesepahaman seluruh unsur yang berkepentingan.
“Nah, keputusan ini bukan hanya keputusan politik, tapi menjadi keputusan kita bersama,” tegasnya.
Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok ini menjadi wujud komitmen kepala daerah dalam menghadirkan ruang dialog bagi masyarakat. Pendekatan musyawarah, kajian akademis, dukungan dokumen historis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu menjadi landasan penyelesaian yang objektif.
Lebih dari sekadar penegasan garis administratif, proses ini diharapkan melahirkan kepastian penyelenggaraan pemerintahan nagari sekaligus memperkuat hubungan sosial masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai.
Pemerintah Kabupaten Solok berharap seluruh pihak tetap menjaga kebersamaan, sehingga perbedaan pandangan dapat dijembatani melalui musyawarah dan menghasilkan keputusan yang membawa kebaikan bagi kedua nagari. (A3)
