Relasipublik.com | Lahat- Kejaksaan Negeri Lahat menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat. Hal itu setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nomor : PRINT-1757/L.6.14/Fd.1/08/2026 tanggal 11 Agustus 2025.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat Teuku Luftansya Adyaksa Putra, SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen Dicky Dwi Putra, SH MH mengatakan berdasarkan hasil Penyelidikan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait sebanyak 15 orang diantaranya Komisioner Bawaslu Lahat.
“Hasil dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, ” Ungkapnya, Senin (16/11/2026).
Sehingga, dilanjutkanya penanganan perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dalam upaya penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Lahat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT2502/L.6.14/Fd.1/11/2026 tanggal 09 November 2026. Dijelaskanya, penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuat terang tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
“Dalam Proses penyidikan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lahat akan melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel dengan tetap menjungjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak setiap orang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, “ujarnya. (EY)













