SUMBAR — Intervensi inflasi Sumbar menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan pascabencana serta menjelang masuknya bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026.
Salah satu langkah nyata pemerintah adalah mengajukan permintaan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas). Langkah tersebut bertujuan memastikan kecukupan cadangan pangan daerah tetap aman dalam tiga bulan ke depan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah taktis untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2026 di Aula Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Kamis (22/1/2026).
Dampak Bencana dan Perlunya Intervensi Inflasi Sumbar
Forum High Level Meeting kali ini mengusung tema tentang sinergi pengendalian inflasi pasca bencana. Pertemuan ini merespons peningkatan tekanan harga akibat dampak bencana hidrometeorologi yang melanda pada November lalu. Bencana tersebut merusak sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berdampak langsung pada distribusi pangan di daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan inflasi di wilayah Sumatera Barat sepanjang tahun 2025. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang kenaikan harga yang paling signifikan. Jika pemerintah tidak segera melakukan mitigasi, gangguan pasokan akibat bencana ini berpotensi memperparah tekanan ekonomi masyarakat secara luas.
Sinergi Strategis dalam Intervensi Inflasi Sumbar
Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengendalikan harga pasar. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Beliau menawarkan dua pendekatan, yakni pengendalian harga jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan untuk jangka panjang.
Pemerintah terus berupaya agar intervensi inflasi Sumbar berjalan efektif dengan memantau komoditas utama di pasar-pasar tradisional. Berkaca pada tahun sebelumnya, komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan beras sering menjadi penyumbang inflasi terbesar saat Ramadhan. Oleh karena itu, TPID akan memperketat pengawasan pada komoditas tersebut agar tidak terjadi lonjakan harga yang ekstrem.
Langkah Nyata Menjelang Hari Besar Keagamaan
Pemprov Sumbar telah merancang berbagai tindakan konkret guna menghadapi hari besar keagamaan. Selain meminta tambahan suplai ke pusat, pemerintah daerah akan rutin menggelar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar di berbagai titik strategis. Tim di lapangan juga menjamin kelancaran jalur distribusi pangan agar tetap stabil hingga ke tingkat konsumen.
Selain itu, penguatan kerja sama antar daerah menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan harian. Petugas juga mengawasi secara ketat praktik penimbunan atau spekulasi harga oleh pihak tidak bertanggung jawab. Melalui berbagai langkah ini, pemerintah optimis tingkat inflasi akan tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga dengan baik hingga Idul Fitri mendatang.
Kegiatan High Level Meeting ini turut dihadiri oleh Kepala BI Sumbar, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. (adpsb/rmz/bud)
