PAYAKUMBUH, RELASIPUBLIK — Hearing Komisi B DPRD Kota Payakumbuh bersama pengurus koperasi se Kota Payakumbuh digelar di Ruang Sidang DPRD berlangsung alot, Senin (16/3).
Hearing yang dipimpin Armen Faindal SH Wakil Ketua DPRD selaku koordinator Komisi B, turut diikuti oleh Maharnis Zul Ketua Komisi B, Edward DF, Yernita, Heri Iswandi Dt. Muntiko Alam, Opetnawati, dan Ahmad Ridha untuk mendengarkan masukan-masukan yang akan disampaikan oleh pengurus koperasi.
Ketua Koperasi Wredatama Zamzawir menyebut dulu ada pinjaman yang bunganya rendah sebesar 6%. Program ini berhasil untuk menumbuhkembangkan Koperasi.
“Kami berharap untuk kedepannya program itu dapat diadakan lagi sehingga bagus untuk perkembangan koperasi di Payakumbuh.
Kami berharap adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengurus koperasi agar tidak ada lagi pengurus yang menyalahkan kewenangannya,” ujarnya.
Lalu dari Ketua KUD Setia Mulia Lampasi Nuraini menyampaikan kalau dulu ada lima KUD sekarang tinggal 2, mereka berharap yang dulu ini akan tetap bertahan.
“Dahulu kami sangat diperhatikan, banyak usaha yang telah dilakukan salah satunya kami dipercaya sebagai pengecer pupuk. Namun sekarang tidak ada lagi usaha seperti itu. Mohon bantuan dari Dekopinda agar memberikan bantuan pada Koperasi yang ada di Payakumbuh,” ujarnya.
Ketua Koperasi PMP / Peduli Masyarakat Payakumbuh Irwan Is menyampaikan Koperasi adalah lembaga yang bergerak dengan membutuhkan modal. Maju mundurnya koperasi bergantung pada integritas Koperasi.
“Bagiamana akan melakukan dan meningkatkan aktifitas dan kinerja jika kejujuran tidak ada. Harap semua koperasi melakukan RAT tepat pada waktunya,” katanya.
Ketua Koperasi Tut Wuri Handayani Drs. Masrimal, MM menyebut harus Koperasi harus ada tata kelola keuangan dan tata kelola manajemen. “Kami sangat berharap adanya pemberian pelatihan-pelatihan dan bimbingan dalam tata kelola manajemen dan tata kelola keuangan. Perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait,” tukasnya.
Koperasi Guru SD Kecamatan Payakumbuh Barat Eklan Nofri menyinggung berkaitan dengan permodalan berharap agar ada pinjaman yang lebih kecil dari 6 %. Koperasi akan menuju pola koperasi Syariah, dan telah ada sosialisasinya namun konkrit dari itu masih belum ada.
“Mohon kami agar dapat membantu kami agar menyelesaikan permasalahan koperasi anggota yang menunggak terutama PNS dan dia merupakan anggota beberapa Koperasi.
Jika memungkinkan menambah anggaran Dinas Koperasi agar ditambah agar maksimal untuk membina koperasi yang ada di Payakumbuh. Mohon dibantu untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang koperasinya lebih maju,” tambahnya.
Koperasi Harapan Baru Wakil Ketua/chandra Setipon menyampaikan permohonan bantuan untuk menganggarkan agar dinas koperasi dapat menjalankan pembinaan kepada Koperasi.
Koperasi Beringin Adriati butuh pembinaan dari Dinas Koperasi menyangkut pengembangan SDM pengurus Koperasi. Namun karena Dinas Koperasi juga mengurus bidangi pasar maka akan ada sedikit kelemahan dalam melakukan pembinaan Koperasi yang ada di Payakumbuh.
Sekretaris Koperasi Prinkopabri Erita Suryati berharap jika ada pinjaman dari dana bergulir yang bunganya rendah, mereka juga berharap tanpa adanya agunan.
Koperasi Tasman Yenis menyampaikan harus ada political will dari pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh koperasi yang ada di Payakumbuh.
Ahmad Ridha selaku Anggota DPRD menjawab Koperasi adalah basis ekonomi terakhir dalam tatanan ekonomi di masyarakat yang harus dikembangkan.
“DPRD akan melakukan dan mengupayakan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah agar dapat membantu secara maksimal mengembangkan koperasi di Payakumbuh. Terutama dalam hal penggunaan anggaran BLUD yang ada di Kota Payakumbuh,” ujarnya.
Sementara itu, Heri Iswandi Dt. Muntiko Alam mengatakan di samping banyaknya persoalan Koperasi yang ada, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana rasa memiliki oleh setiap anggota terhadap Koperasi tersebut.
“Kita akan berupaya dan menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk dapat menggunakan dan BLUD,” pungkasnya. (CAN)
