PADANG, RELASI PUBLIK – Lembaga survei Polstra merilis hasil survei elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Epyardi Asda-Ekos Albar dan Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy di Padang, Senin (18/11/2024). Hasilnya mengejutkan. Berdasarkan temuan hasil survei itu, elektabilitas Epyardi-Ekos 46,8 persen, sedangkan elektabilitas Mahyeldi-Vasko 42,6 persen. Adapun 10,6 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Polstra Research & Consulting, Yovaldri Riki, mengatakan bahwa survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Pihaknya melakukan survei pada 22 Oktober hingga 3 November 2024. Ia menyebut bahwa margin of error surveinya 2,8 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Riki lantas menjelaskan penyebab tingginya elektabilitas Epyardi-Ekos daripada Mahyeldi-Vasko. Menurutnya, hal itu terjadi karena meningkatnya popularitas Epyardi dan Ekos. Selain itu, katanya, ada korelasi antara harapan pemilih dan kenyataan kinerja pemerintahan Mahyeldi. Pihaknya menemukan bahwa sejumlah kinerja Mahyeldi sebagai gubernur, seperti pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja menjadi perhatian pemilih.
“Responden menilai kinerja Mahyeldi tidak berhasil pada ketiga bidang tersebut,” tuturnya.
Menurut Riki, masyarakat Sumbar saat ini menginginkan pemimpin Sumbar ke depan mampu menyelesaikan masalah infrastruktur, menumbuhkan ekonomi, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Riki menyebut bahwa dalam temuan surveinya, responden menilai Mahyeldi tidak berhasil dalam ketiga bidang itu.
“Ketidakberhasilan itu ikut menjadi perhatian pemilih dalam mempertimbangkan kembali Mahyeldi sebagai gubernur,” kata Riki.
Riki mengakui bahwa sebelumnya, memang jarak elektabilitas kedua pasang calon itu jauh, yakni elektabilitas Mahyeldi-Vasko mengungguli elektabilitas Epyardi-Ekos. Menurutnya, hal itu terjadi karena Epyardi-Ekos saat itu masih kurang populer.
“Kerja-kerja politik Epyardi-Ekos dan tim mereka pada akhirnya meningkatkan popularitas dan kedisukaan mereka, lalu menggenjot elektabilitas mereka,” ujar Riki.
Temuan Survei
Dalam survei itu Polstra menanyakan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk melihat variabel yang mempengaruhi elektabilitas, popularitas, dan kedisukaan kedua pasangan calon. Pertanyaan pertama, apakah permasalahan utama yang perlu diselesaikan di Sumbar. Sebanyak 35,9 persen responden menjawab persoalan infrastruktur, 26,7 persen persoalan pertumbuhan ekonomi, 9,8 persen masalah korupsi, 9,4 persen masalah lapangan kerja, 5,3 persen masalah kinerja/pelayanan pemerintah, 3,1 persen masalah kesehatan/pendidikan, 2,9 persen bantuan sosial, dan 1,8 persen penyediaan air bersih/listrik.
Saat ditanya seberapa berhasil pemerintah menyelesaikan masalah dan menyediakan lapangan kerja, 69,4 persen responden menjawab tidak berhasil, 19,2 persen responden menjawab berhasil, 6,6 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 0,5 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 4,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Ada juga pertanyaan seberapa berhasil pemerintah meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga pada umumnya. Sebanyak 61,9 persen responden menjawab tidak berhasil, 30,6 persen responden menjawab berhasil, 1,6 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 0,8 persen responden menjawab berhasil, dan 5,2 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.
Polstra juga mengajukan pertanyaan seberapa berhasil pemerintah membangun infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Sebanyak 48,8 persen responden menjawab tidak berhasil, 40,8 persen responden menjawab berhasil, 4,8 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 1,3 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 4,3 persen responden tidak tahu dan tidak menjawab. Sebagaimana diketahui, banyak pembangunan infrastruktur yang mangkrak pada pemerintah Mahyeldi sebagai gubernur, seperti pembangunan gedung kebudayaan Sumbar, pembangunan jalan Pantai Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau, pembangunan jalur dua Pantai Padang yang tersisa satu jalur sepanjang 1 kilo meter, pembangunan stadion utama Sumbar di Lubuk Alung Padang Pariaman, lambannya penyelesaian jalan tol Padang-Pekanbaru, dan banyaknya jalan provinsi yang rusak.
Terakhir, ada pertanyaan seberapa berhasil pemerintah memberantas korupsi. Sebanyak 49,1 persen responden menjawab tidak berhasil, 31,3 persen responden menjawab berhasil, 3,7 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 1,1 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 14,9 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar tengah disidang di pengadilan. Kejaksaan Tinggi Sumbar menghitung kerugian negara sebanyak Rp5,5 miliar dalam kasus tersebut.
Nama Mahyeldi juga disebut dalam kasus surat permintaan sumbangan bertanda tangan tangan Gubernur Sumbar. Waktu itu Polresta Padang menyatakan bahwa tanda tangan gubernur dalam surat tersebut ternyata asli. Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Elwi Danil, menilai kasus surat permintaan sumbangan itu termasuk korupsi.
Selain itu, nama Mahyeldi disebut dalam sidang kasus korupsi dana KONI Padang. Hakim yang mengadili terdakwa kasus itu menyebut bahwa Mahyeldi harus dipanggil dan dihadapkan ke muka persidangan untuk menjelaskan persoalan dugaan korupsi dana KONI Padang waktu itu. (TIM)
