PADANG, RELASIPUBLIK – Forum Jurnalis Komisi Informasi Publik (FJ KIP) akan pertegas apakah Sumatera Barat siap untuk menjadi Provinsi Informatip, melalui Forum Grup Diskusi (FGD),yang akan adiadakan 5 Desember 2019 mendatang.
Ketua FJ KIP Refdi Irwan Saputra yang kerap disapa Ope mengatakan, sebagai pengawal keterbukaan akan siap “menguliti” SKPD dan PPID utama kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Fgd itu akan diisi dengan nara sumber yang kompeten seperti HM Nurnas dari DPRD Sumbar, Hazre (akademisi), Pemred salah satu media di daerah ini dan ombudsmen.
“Kita akan membuka secara gamblang apakah Sumbar siap untuk menjadi provinsi informatip, karena tantangannya cukup besar, apa lagi akan merubah paradigma tertutup menjadi terbuka,” tutur Ope.
Sekaitan dengan keterbukaan dan keinginan FJ KIP untuk mengawal penggunaan anggaran negara, anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menyambut positif dan mendukung.
“Ini niat baik yang harus didukung oleh semua pembaga, karena masyarakat memang perlu tau segala penggunaan keuangan dan prosedur lainnya berkaitan dengan pelayanan yang menjadi hak masyarakat,” terang Nurnas.
Ditambahkannya, keterbukaan dalam penggunaan anggaran memang akan ada yang merasa dirugikan, namun akan lebih banyak diuntungkan, umumnya masyarakat dari kalangan bawah.
“Keterbukaan harus dikawal terus, termasuk juga kewajiban pemerintah untuk membeeikan edukasi atau pembelajaran terhadap masyarakat dalam penyusunan anggaran, yang bisa diterangkan melalu tulisan wartawan di medianya,” tegasnya lagi.
Apa yang disampaikan Nurnas pada FJ KIP dalam rapat perencanaan kegiatan forum, mendapat sambutan baik dari pengurus dan anggota yang hadir.
“Kami sangat bangga senang dengan hadirnya HM Nurnas dalam rapat, karena masukannya sangat cerdas dan membangun,” tukuk Almudazir yang juga pengurus Forum.
FJ KIP saat ini sedang mempersiapkan diri secara internal untuk menambah kemampuan dan kualitas anggotanya, untuk lbisa menjadi mitra keterbukaan pemerintah.(nov)
