PADANG, RELASIPUBLIK — Komisi III DPRD Sumbar yang membidangi keuangan ini , angkat bicara terhadap salah satu aset Sumbar yang ada di Jakarta tersebut yakni Hotel.”Balairung.”
Dalam rapat yang di gelar komisi III bersama dinas terkait ,Yakni Komisaris PT Balairung Citrajaya Sumbar, Hansasri, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Benny Warlis, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar, Zainuddin, beserta jajaran pada , Rabu (27/3).lalu , Bahwa Hotel Balairung tersebut tak pernah bisa memberikan deviden untuk pemerintah provinsi (Pemprov) selaku pemegang saham.
Maka dari itu Komisi III DPRD Sumbar, Komisaris PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan Pemprov Sumbar sepakat mengusulkan pengelolaan Hotel Balairung yang ada di Jakarta dikelola oleh pihak ketiga.
Dalam pertemuan itu DPRD juga meminta agar dilakukan percepatan pembahasan dan kajian teknis dalam mewujudkan rencana yang ada.
Sementara itu , Ketua Komisi III, Murdani menyebutkan rapat kerja antara pihak PT Balairung dan Pemprov hari itu, bertujuan mencari solusi untuk memaksimalkan potensi Hotel Balairung.
Ia menjelaskan , sebelum mengambil kesepakatan ini, dari laporan yang diberikan ke Komisi III diketahui hotel tersebut sudah tak sehat. Salah satu hal yang membuktikan, bisa dilihat dari kondisi keuangan hotel ini yang selalu merugi tiap tahunnya. Padahal dalam laporan, tingkat hunian hotel mencapai 60 persen. Sehingga dinilai ada yang salah dengan pengelolaan hotel tersebut. Apalagi selama ini total penyertaan modal APBD mencapai Rp 180 miliar. Di sisi lain, hotel ini seharusnya memberikan deviden ke Pemprov yang nantinya masuk dalam APBD Sumbar.
Didalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi III, Supardi juga menilai . Apalagi setelah dilihat data laporan keuangan yang diberikan pada Komisi III, disebutnya ditemukan ada perbedaan pada laporan tersebut.
”Kami menerima ada hasil audit, ada manajemen leter perusahaan. Setelah dicek, terjadi perbedaan. Mana data yang kita pakai,” katanya. Supardi juga setuju dilakukan penyerahan pengelolaan kepihak ketiga disegerakan.
Dengan ucapan yang sama , Supradi meminta percepatan pembahasan mengenai rencana pengelolaan oleh pihak ketiga. Kajian hukum dan teknis juga dilakukan dengan pengajuan surat. ”Hasil rapat ini kita ajukan ke gubernur. Karena ini adalah upaya terbaik yang bisa dilakukan dalam menyelamatkan hotel tersebut,” katanya.
Hal ini juga dipertegas oleh Tenaga Ahli Bidang Keuangan DPRD Sumbar, Hilman Syarifuddin. Dia melihat laporan keuangan hotel bias. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan bagi yang membacanya. Dia melihat kondisi keuangan hotel ini kritis, sehingga harus ada langkah yang diambil untuk memperbaiki. Dewi
