DPRD Agam: Komisi I rapat Kerja dengan asisten III, BKPSDM dan Inspektorat

RELASIPUBLIK.com Agam – Rapat yang diadakan di Aula II gedung DPRD Agam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 , di pimpin langsung oleh ketua Komisi I Drs.Feri Adrianto dengan anggota
Irfawaldi,Antonis,Saharuddin ,Helmon Dt Hitam dan Muhammad Abrar. Ketua Komisi Drs.Feri Adrinto mohon maaf kepada semua calon CPNS karena sudah beberapa kali agenda tertunda dalam pembahasan organisasi K 2,DPRD dan Pemerintah daerah punya Komitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan ,dalam pertemuan tersebut diminta kepada  ibuk-ibuk yang tergabung dalam organisasi K 2 menyampaikan keluhan supaya mendapatkan persepsi yang sama.

Organisasi K 2 menyampaikan dihadapan Komisi I dan dari Pemerintah daerah  bahwa jumlah mereka yang tidak lolos 84 orang dan ingin kejelasan dan kelanjutan SK  bisa di keluarkan, saat ini juga ada mutasi Guru PNS pindah ke sekolah -sekolah kami yang (honor)dan itu kami meminta kepada Pemerintah daerah supaya kami yang masih honor ini jangan sampai tertindas itu terjadi di SD 40 Batang Salasih ,kami juga berharap pada DPRD dan Pemerintah  daerah seandainya keluar PP No 5 tahun 2015 tidak berpihak kepada kami dan bagaimana kelanjutan nasib kami yang telah lulus ujian tapi tidak lolos Seleksi,tentang dokumen Kelengkapan bahan-bahan kami masih punya di  ceklis dinas pendidikan,kami yang tergabung dalam organisasi K 2 siap menunggu solusi dari Kemenpan.

Asisten III mengatakan bahwa pemerintah daerah akan tetap  memperjuangkan,dan sekarang kita menyelesaikan tentang  honorer nya ,jumlah daftar laporan berkas yang tidak lengkap tapi dari BKN Pekan Baru sebanyak 354 berkas  mungkin diantara  itu ada ibuk-ibuk didalamnya, dan diminta jangan percaya sms ,pesan dari siapapun tetapi tunggu surat resmi dari instansi resmi dan pasti instansi atau sekolah yang diberi tahu.

Ketua Komisi I DPRD Agam  Drs Feri Adrianto mengatakan apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah kita harus menerima realitanya ,intinya komunikasi yang baik solusi dari permasalahan ,dan kita percaya  Pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin,

Kepada dinas terkait selalu memperhatikan dan mempertimbangkan  nasib anggota K 2 ini supaya mereka tidak ada kebingungan seperti datangnya guru-guru pns ke sekolah mereka.(Hms/RP)