Pesisir Selatan, Relasi Publik – Publik kembali mempertanyakan transparansi anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terkait biaya rutin untuk perawatan Pulau Simangki.
Pulau yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Pessel ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pessel. Namun, banyak yang menduga alokasi biaya rutin pulau tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan bahkan diduga ada indikasi anggaran fiktif.
Sejumlah aktivis dan masyarakat setempat mempertanyakan penggunaan dana publik yang dialokasikan untuk biaya operasional dan pemeliharaan Pulau Simangki.
Menurut informasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, alokasi dana untuk Pulau Simangki setiap tahunnya mencapai puluhan juta rupiah. Namun, kondisi pulau tersebut sering kali tampak kurang terawat, dengan fasilitas yang rusak dan akses yang minim bagi wisatawan.
Ketika ditemui dan dimintai keterangan terkait penggunaan dana ini, Kepala Dinas Pariwisata Pessel, Suhendri memilih bungkam. Pihaknya menolak memberikan pernyataan rinci terkait pengelolaan anggaran maupun alasan di balik minimnya perawatan di pulau tersebut. Sikap bungkam ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan anggaran pariwisata Pessel, khususnya terkait Pulau Simangki.
Dugaan Anggaran Fiktif dan Minimnya Transparansi
Sumber internal pemerintahan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dugaan adanya anggaran fiktif dalam alokasi dana rutin Pulau Simangki. Menurutnya, beberapa pos anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan fasilitas, seperti dermaga dan sarana sanitasi, kerap kali hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa realisasi di lapangan.
“Kita jarang melihat adanya perbaikan signifikan di Pulau Simangki, padahal dalam laporan keuangan selalu ada anggaran besar untuk perawatan dan pemeliharaan. Jika anggarannya memang ada dan tersalurkan, tentunya kita akan melihat hasilnya,” ujar sumber tersebut.
Ketiadaan bukti fisik terkait perbaikan dan pengelolaan Pulau Simangki menambah kecurigaan masyarakat. Menurut catatan, Pulau Simangki seharusnya memiliki beberapa fasilitas dasar yang memadai bagi wisatawan, namun hingga kini banyak wisatawan mengeluh tentang kurangnya fasilitas tersebut.
Desakan dari Masyarakat
Masyarakat Pessel mendesak pemerintah setempat, khususnya Dinas Pariwisata, untuk segera membuka data dan laporan penggunaan anggaran Pulau Simangki.
Salah seorang masyarakat Pessel, Kasman menegaskan, bahwa setiap penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan demi mencegah terjadinya korupsi.
“Jika ada dugaan anggaran fiktif, maka itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum. Pemerintah harus transparan dalam hal ini, dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai ke mana aliran dana tersebut,” tegasnya.
Ia menekankan, pentingnya audit independen terkait penggunaan dana untuk sektor pariwisata di Pessel. Menurutnya, audit independen ini bisa menjadi langkah awal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dan agar dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi destinasi wisata seperti Pulau Simangki.
Tanggapan Masyarakat dan Harapan Terhadap Pemerintah Daerah
Masyarakat berharap adanya transparansi dan peningkatan layanan fasilitas di Pulau Simangki sebagai bentuk nyata dari penggunaan anggaran publik. Mereka juga mengharapkan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas terkait untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan anggaran di masa depan.
Kasus ini menjadi sorotan penting terkait pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan potensi wisata yang besar, keterbukaan dan akuntabilitas anggaran sangat diperlukan agar pariwisata Pessel dapat berkembang pesat dan berkelanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pariwisata Pessel masih belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait isu yang berkembang ini.(syahrul)
