Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
TERBARU

Dinilai Ada Kejahatan Kemanusiaan Gaya Baru, DPRD Sumenep Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi BSPS

64
×

Dinilai Ada Kejahatan Kemanusiaan Gaya Baru, DPRD Sumenep Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi BSPS

Sebarkan artikel ini
anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, S.H, M.H ( dok. Istimewa )

Sumenep, Desakan keras disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, terkait penanganan kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyeret banyak pihak. Dalam rilis resmi yang dikirimkan kepada redaksi Relasiphblik.com, politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa penyidik Kejati Jawa Timur harus segera menangkap dan mengadili oknum pejabat di Dinas Perkimhub jika terbukti ada keterlibatan.

“Jika benar pengakuan Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS, Rizky Pratama, yang menyebut ada aliran dana kepada oknum wartawan, LSM, sejumlah kepala desa, hingga Kabid di OPD terkait, maka ini bukan sekadar kasus biasa. Ini sudah masuk kategori sistemik kejahatan kemanusiaan gaya baru,” tegas Akhmadi.

Menurutnya, dinas yang menjadi leading sector dalam program BSPS adalah Dinas Perkimhub Sumenep. Oleh karena itu, apabila benar salah satu Kepala Bidang di dinas tersebut menerima aliran dana, penyidik harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Jangan ada tebang pilih. Kalau memang Kabid Perkimhub itu menerima aliran dana sebagaimana disebutkan Korkab, ya tangkap dan adili. Jangan tunggu opini liar berkembang di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Akhmadi menyebut bahwa dalam fungsi pengawasan, pihaknya sudah menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum di Perkimhub melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Saat itu, mereka membantah terlibat dan menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum bila terbukti.

Namun, Akhmadi mengingatkan bahwa pengakuan Korkab BSPS di ruang publik soal penyimpangan dana ini sudah cukup menjadi dasar bagi Kejati Jatim untuk mempercepat langkah hukum.

“Kita minta ada kepastian hukum. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena lambannya penanganan. Komisi III DPRD sudah menggelar rapat internal dan hasilnya jelas: kasus ini harus dituntaskan, dan siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab di depan hukum dan masyarakat,” pungkasnya.

Kasus BSPS Sumenep yang awalnya muncul sebagai polemik penyaluran bantuan, kini berkembang menjadi skandal yang menyeret banyak pihak.

( Noung daeng )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *