BUKITTINGGI, RELASI PUBLIK – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar H. Amasrul, SH mengatakan, agar terwujud percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari/desa, maka kuncinya adalah sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan, mulai dari provinsi ke kabupaten/kota khususnya pemangku urusan pemberdayaan masyarakat nagari/desa.
Tujuan dari sinkronisasi dan sinergitas ini adalah adanya kolaboratif sehingga tercipta pemerataan program pembangunan pemberdayaan, yang dapat memicu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harapan dan tekad untuk bersinergi itu diungkapkan oleh Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH dalam pembukaan dan sekaligus paparan pada acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Rabu (6/3/2024).
Sejauh ini, kata Amasrul, masalah-masalah utama yang dihadapi di kabupaten/kota adalah masih lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat, dan kurangnya kerjasama antar nagari/desa untuk membentuk kawasan perdesaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Kita menyadari bahwa peran lembaga ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat nagari/desa masih kurang. Dan yang harus kita tingkatkan terus adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena saat ini ada kecenderungan di masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah saja, ini tentu menjadi tugas dari OPD pemberdayaan masyarakat,” kata Kadis H. Amasrul, SH., mantan Sekda Kota Padang ini.
Sejalan dengan RPJMD Sumbar 2021-2026, bahwa Dinas PMD berperan dalam mendukung pencapaian misi 1 yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Sasarannya adalah menurunnya prevalensi stunting, meningkatkan status perkembangan desa, meningkatkan ekonomi masyarakat desa, pembenahan administrasi pemerintahan desa dan meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan nagari/desa.
“Dalam meningkatkan status perkembangan desa, ukurannya adalah Indeks Desa Membangun dengan formulasi indikator capaian nagari/desa mandiri. Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir hasilnya menggembirakan kita dalam pencapaian nagari/desa mandiri yang meningkat dan berhasil dikurangi terus jumlah desa tertinggal,” kata Amasrul, SH.
Ketua Panitia Acara Forum OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Sumbar, Desrianto Boy, S.Pd.,M.Si mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, serta mempertajam indikator serta target kinerja program dalam optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan daerah.
“Kita harapkan dari Forum OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat se-Sumbar ini dapat dirumuskan kebijakan dan program strategis yang sinkron dan kolaboratif, dan dapat dimantapkan dalam dokumen perencanaan masing-masing OPD,” kata Desrianto Boy, yang sehari-hari adalah Kabid Pemerintahan Desa/Nagari.
Pada kesempatan Forum OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Sumbar ini, Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH atas nama Gubenur Sumbar menyerahkan Penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah melakukan penginputan tepat waktu hasil evaluasi perkembangan nagari, desa dan kelurahan tahun 2024.
Sembilan daerah yang mendapat Piagam Penghargaan itu adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.
Peserta Forum OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Sumbar ini berjumlah 140 orang dari Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kadis, Sekretaris dan Kabid urusan pemberdayaan, utusan OPD Provinsi, dan tenaga P3PD. Nara sumber berasal dari Bappeda Provinsi Sumbar, Dinas PMD Sumbar, RMC P3PD Kemendagri dan P3MD Kementerian Desa PDTT. (Rilis)
